Mendagri Sebut Wali Kota Tangerang Tak Etis, Minta Gubernur Banten Tengahi

Kompas.com - 17/07/2019, 13:43 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan  Komisi II DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019). Raker tersebut membahas RAPBN 2020 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019). Raker tersebut membahas RAPBN 2020 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah tak etis lantaran menyetop pelayanan masyarakat di kawasan lahan Kemenkumham yang ada di Tangerang.

"Bukan karena saya sesama menteri ya. Kurang etis, kurang elok, kalau seorang kepala daerah itu melakukan langkah-langkah tanpa adanya koordinasi dulu. Minimal di pemerintah provinsi," ujar Tjahjo saat ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

"Apalagi melakukan tindakan, yang memangkas, memotong, merugikan masyarakat umum yang terkait dengan layanan publik," lanjut Tjahjo.

Baca juga: Pemkot Tangerang Segel Politeknik Milik Kemenkumham

Ia menambahkan, jika terjadi kesalahpahaman di antara pejabat, semestinya tak diselesaikam secara sepihak. Terlebih, tutur Tjahjo, yang dilakukan Wali Kota Tangerang sejatinya merugikan masyarakat.

Sebab, pemutusan aliran listrik dan air di lokasi tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

Ia pun meminta Gubernur Banten sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menengahi perseteruan itu.

Baca juga: Berani Lawan Menkumham, Siapa Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah?

"Kami menyerahkan kepada Pak Gubernur sebagai atasan langsung. Segera memanggi Wali Kota Tangerang untuk mengklarifikasi dengan baik," ujar Tjahjo.

"Orang boleh miskomunikasi sama saya, tapi jangan langsung kantor saya yang mentang-mentang di wilayahnya diputus listriknya, diputus airnya. Ini kan layanan publik. Yang rugi kan bukan saya, tapi masyarakat secara umum. Jadi kurang etis dan kurang elok," lanjut dia.

Perselisihan antara Wali Kota Tangerang dan Menkumham terkait dengan izin pembangunan di lahan milik Kemenkumham di Kota Tangerang.

Baca juga: Saling Sindir Wali Kota Tangerang dan Menkumham Berujung Laporan Kepolisian

Yasonna menyindir Arief soal perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkumham yang tak kunjung terbit. Sindiran itu diungkapkan saat peresmian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang.

Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Arief juga disindir karena mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian.

Baca juga: Konflik Kemenkumham dan Wali Kota Tangerang, Kemendagri Minta Gubernur Mediasi

Arief memutuskan tidak akan memberikan pelayanan di atas lahan Kemenkumham, tepatnya perkantoran di Kompleks Kehakiman dan Pengayoman, Tangerang.

Pelayanan tersebut mencakup penerangan jalan umum, perbaikan drainase, dan pengangkutan sampah.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Soal Karhutla, Wiranto: Pemda Jangan Api Membesar Baru Lapor Pusat

Nasional
Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

Berdayakan Masyarakat, Dompet Duafa Perkuat Jaringan Mitra di Daerah

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Satu Pasal Perzinaan dalam RKUHP

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Kuasa Hukum Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Laporkan Polda Metro Jaya ke Kompolnas

Nasional
Wiranto Sebut 2 Versi Pemilihan Dewas KPK, Ditunjuk Langsung Presiden atau Lewat Pansel

Wiranto Sebut 2 Versi Pemilihan Dewas KPK, Ditunjuk Langsung Presiden atau Lewat Pansel

Nasional
Veronica Koman Tak Penuhi Panggilan, Polda Jatim Akan Terbitkan DPO

Veronica Koman Tak Penuhi Panggilan, Polda Jatim Akan Terbitkan DPO

Nasional
Sebelum Jadi Tersangka, Menpora Imam Nahrawi 3 Kali Dipanggil KPK tapi Tak Pernah Hadir

Sebelum Jadi Tersangka, Menpora Imam Nahrawi 3 Kali Dipanggil KPK tapi Tak Pernah Hadir

Nasional
Anggaran Kepemudaan dan Olahraga Dikorupsi, KPK: Buruk untuk Masa Depan Bangsa

Anggaran Kepemudaan dan Olahraga Dikorupsi, KPK: Buruk untuk Masa Depan Bangsa

Nasional
Bantahan-bantahan Menpora Imam Nahrawi sebelum Jadi Tersangka KPK

Bantahan-bantahan Menpora Imam Nahrawi sebelum Jadi Tersangka KPK

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Ini Kata Pengacara

Menpora Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Ini Kata Pengacara

Nasional
Eks Pejabat Kemendagri Mengaku Pernah Serahkan Uang Rp 4 Miliar ke Markus Nari

Eks Pejabat Kemendagri Mengaku Pernah Serahkan Uang Rp 4 Miliar ke Markus Nari

Nasional
Pakar: Tanpa Perlawanan, Buzzer Sukses Bikin Publik Ragukan KPK

Pakar: Tanpa Perlawanan, Buzzer Sukses Bikin Publik Ragukan KPK

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Tersangka KPK, Harta Kekayaannya Rp 22,6 Miliar

Menpora Imam Nahrawi Tersangka KPK, Harta Kekayaannya Rp 22,6 Miliar

Nasional
Menpora Imam Nahrawi Tersangka, PKB Beri Bantuan Hukum

Menpora Imam Nahrawi Tersangka, PKB Beri Bantuan Hukum

Nasional
Bebas Bersyarat Koruptor di Era SBY Ketat, Ini Penjelasan Mantan Wamenkumham

Bebas Bersyarat Koruptor di Era SBY Ketat, Ini Penjelasan Mantan Wamenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X