Mendagri Sebut Wali Kota Tangerang Tak Etis, Minta Gubernur Banten Tengahi

Kompas.com - 17/07/2019, 13:43 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan  Komisi II DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019). Raker tersebut membahas RAPBN 2020 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019). Raker tersebut membahas RAPBN 2020 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah tak etis lantaran menyetop pelayanan masyarakat di kawasan lahan Kemenkumham yang ada di Tangerang.

"Bukan karena saya sesama menteri ya. Kurang etis, kurang elok, kalau seorang kepala daerah itu melakukan langkah-langkah tanpa adanya koordinasi dulu. Minimal di pemerintah provinsi," ujar Tjahjo saat ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

"Apalagi melakukan tindakan, yang memangkas, memotong, merugikan masyarakat umum yang terkait dengan layanan publik," lanjut Tjahjo.

Baca juga: Pemkot Tangerang Segel Politeknik Milik Kemenkumham


Ia menambahkan, jika terjadi kesalahpahaman di antara pejabat, semestinya tak diselesaikam secara sepihak. Terlebih, tutur Tjahjo, yang dilakukan Wali Kota Tangerang sejatinya merugikan masyarakat.

Sebab, pemutusan aliran listrik dan air di lokasi tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

Ia pun meminta Gubernur Banten sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menengahi perseteruan itu.

Baca juga: Berani Lawan Menkumham, Siapa Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah?

"Kami menyerahkan kepada Pak Gubernur sebagai atasan langsung. Segera memanggi Wali Kota Tangerang untuk mengklarifikasi dengan baik," ujar Tjahjo.

"Orang boleh miskomunikasi sama saya, tapi jangan langsung kantor saya yang mentang-mentang di wilayahnya diputus listriknya, diputus airnya. Ini kan layanan publik. Yang rugi kan bukan saya, tapi masyarakat secara umum. Jadi kurang etis dan kurang elok," lanjut dia.

Perselisihan antara Wali Kota Tangerang dan Menkumham terkait dengan izin pembangunan di lahan milik Kemenkumham di Kota Tangerang.

Baca juga: Saling Sindir Wali Kota Tangerang dan Menkumham Berujung Laporan Kepolisian

Yasonna menyindir Arief soal perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkumham yang tak kunjung terbit. Sindiran itu diungkapkan saat peresmian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang.

Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Arief juga disindir karena mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian.

Baca juga: Konflik Kemenkumham dan Wali Kota Tangerang, Kemendagri Minta Gubernur Mediasi

Arief memutuskan tidak akan memberikan pelayanan di atas lahan Kemenkumham, tepatnya perkantoran di Kompleks Kehakiman dan Pengayoman, Tangerang.

Pelayanan tersebut mencakup penerangan jalan umum, perbaikan drainase, dan pengangkutan sampah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Ada Permainan Tangan Tak Terlihat, Haris Azhar Desak KPK Segera Tangkap Nurhadi

Khawatir Ada Permainan Tangan Tak Terlihat, Haris Azhar Desak KPK Segera Tangkap Nurhadi

Nasional
15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Melalui Cara Persuasif

15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Melalui Cara Persuasif

Nasional
Pukat UGM: Jokowi Seharusnya Tegur Menkumham Yasonna

Pukat UGM: Jokowi Seharusnya Tegur Menkumham Yasonna

Nasional
Kemenlu Benarkan 5 WNI Hilang di Perairan Malaysia

Kemenlu Benarkan 5 WNI Hilang di Perairan Malaysia

Nasional
Terkendala Biaya, Bayi Kembar Siam di Batam Terancam Tak Dioperasi

Terkendala Biaya, Bayi Kembar Siam di Batam Terancam Tak Dioperasi

Nasional
Kementerian BUMN Fokus Kembalikan Uang Nasabah Jiwasraya

Kementerian BUMN Fokus Kembalikan Uang Nasabah Jiwasraya

Nasional
15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Pemerintah

15 Nelayan yang Ditangkap Aparat Malaysia Dibebaskan Pemerintah

Nasional
Terkait Kasus Harun Masiku, Yasonna Diminta Hindari Konflik Kepentingan

Terkait Kasus Harun Masiku, Yasonna Diminta Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Kunjungi Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Wisata dan Resmikan Hotel BUMN

Kunjungi Labuan Bajo, Jokowi Tinjau Sarana Wisata dan Resmikan Hotel BUMN

Nasional
Yasonna Masuk Tim PDI-P dalam Kasus Harun Masiku, Pukat UGM: Sangat Tak Etis

Yasonna Masuk Tim PDI-P dalam Kasus Harun Masiku, Pukat UGM: Sangat Tak Etis

Nasional
PSI Gelar Konvensi untuk Jaring Bakal Calon Wali Kota Tangsel

PSI Gelar Konvensi untuk Jaring Bakal Calon Wali Kota Tangsel

Nasional
Peran Gus Dur di Balik Kebebasan Merayakan Imlek di Indonesia...

Peran Gus Dur di Balik Kebebasan Merayakan Imlek di Indonesia...

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Terkait Kasus Harun Masiku, Begini Komentar KPK

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Terkait Kasus Harun Masiku, Begini Komentar KPK

Nasional
Jokowi: Jiwasraya Sakitnya Sudah Lama, Penyembuhannya Tak Langsung Sehari, Dua Hari...

Jokowi: Jiwasraya Sakitnya Sudah Lama, Penyembuhannya Tak Langsung Sehari, Dua Hari...

Nasional
Koran Sin Po, Pelopor Istilah 'Indonesia' yang Hilang dari Catatan Sejarah...

Koran Sin Po, Pelopor Istilah "Indonesia" yang Hilang dari Catatan Sejarah...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X