Yusril di Antara Harapan Amnesti Kasus Makar dan Upaya Rekonsiliasi..

Kompas.com - 17/07/2019, 12:02 WIB
Kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKuasa hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Yusril Ihza Mahendra menjadi sorotan saat diketahui membela Habil Marati yang menjadi tersangka rencana pembunuhan empat pejabat.

Padahal, bukan sekali ini saja Yusril menangani perkara yang berkaitan dengan pasal makar dan sejenisnya.

Sebelum menangani perkara Habil yang disangka sebagai penyandang dana rencana pembunuhan empat pejabat negara, Yusril lebih dulu menangani kasus makar yang melibatkan Rachmawati Soekarnoputri.

Saat ditemui Kompas.com pada Jumat (12/7/2019), Yusril mengenang kasus putri sang proklamator Soekarno itu. Ketika itu Rachmawati ditangkap bersama sejumlah tokoh.

"(Menangani) makarnya (saya) sudah dua kali. Yang satu saya tangani juga. Ada yang melibatkan Kivlan juga, ada Ratna Sarumpaet. ada Ibu Rachmawati Soekarno, Firza Husein dan segala macamnya itu," ujar Yusril dalam wawancara khusus.

"Banyak yang ditahan itu di Mako Brimob. Itu kan kasusnya masih menggantung. Tidak dilimpahkan," kata dia.

Baca juga: Kata Yusril soal Upaya Bebaskan Tersangka Donatur Rencana Pembunuhan Wiranto hingga Yunarto

Rachmawati disangkakan pasal makar, yakni Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP. Dia ditangkap bersama Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.

Mereka diduga berencana memanfaatkan massa aksi 212 untuk menduduki Gedung DPR dan memaksa diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR.

Yusril memahami, saat itu polisi merasa perlu mencegah terjadinya pengerahan massa ke Gedung DPR. Dengan demikian, polisi menilai perlu lebih dulu menangkap Rachmawati dan rekan-rekannya.

Namun, Yusril menilai polisi tak memiliki cukup bukti untuk menetapkan Rachmawati sebagai tersangka. Apalagi, selama ini Rachmawati dikenal sebagai sosok yang jauh dari predikat pelaku makar.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Nasional
Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Nasional
Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Nasional
Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X