[HOAKS] Dokumen Daftar Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 17/07/2019, 12:00 WIB
Dokumen daftar menteri yang beredar dipastikan hoaks. Grup WA Dokumen daftar menteri yang beredar dipastikan hoaks.
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah dokumen yang menyebutkan risalah rapat mengenai daftar menteri dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin beredar di media sosial dan aplikasi berbagi pesan.

Setelah dikonfirmasi, dokumen itu dipastikan hoaks alias informasi bohong. 

Narasi yang beredar

Tangkapan layar dokumen risalah Rapat Pengangkatan menteri Pembantu Presiden Dalam kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024. Setelah dikonfirmasi oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), dokumen tersebut hoaks alias informasi bohong. WhatsApp Tangkapan layar dokumen risalah Rapat Pengangkatan menteri Pembantu Presiden Dalam kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024. Setelah dikonfirmasi oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), dokumen tersebut hoaks alias informasi bohong.
Sejak Selasa (16/7/2019), dokumen itu beredar. Ada yang menyebarkannya melalui grup Whatsapp, ada pula yang membagikannya di media sosial.

Dokumen itu menyebutkan rapat digelar pada Minggu, 14 Juli 2019 pukul 21.00 WIB, secara tertutup di Ruang Rapat Sentul City International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

Adapun dalam dokumen tersebut, tercantum nama Joko Widodo sebagai pemimpin rapat dan Pramono sebagai sekretaris rapat.

Kemudian, pada bagian kop surat terdapat lambang Garuda dan tulisan Koalisi Indonesia Maju Republik Indonesia, Risalah Rapat Pengangkatan menteri Pembantu Presiden Dalam kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024, pada bagian bawahnya.

Dalam dokumen yang beredar, terdapat sejumlah nama yang disebut akan menempati posisi sebagai menteri dalam menteri kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Nama-nama tersebut antara lain putri pengusaha Hary Tanoesoedijo, Angela Tanoesoedibjo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Hukum dan HAM, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan.

Ada pula nama Erick Thori yang disebut akan menempati posisi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Penelusuran Kompas.com

Untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang dimuat dalam dokumen tersebut, Kompas.com menanyakannya kepada Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir.

Erick menegaskan bahwa dokumen itu tidak benar.

"Hoaks," ujar Erick Thohir, Rabu (17/7/2019).

Selengkapnya, baca: Hoaks, Nama Menteri Kabinet Jilid II dengan Kop Garuda



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X