Perpanjangan Izin Ormas FPI yang Terganjal Syarat Tak Lengkap

Kompas.com - 17/07/2019, 06:33 WIB
Massa Front Pembela Islam bersiap melakukan longmarch dari Masjid Al-Azhar menuju ke Mabes Polri di Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017). Mereka menuntut agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dari jabatannya karena dianggap membiarkan pecahnya kerusuhan antara FPI dan LSM GMBI di Bandung, Jawa Barat pada pekan lalu. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGMassa Front Pembela Islam bersiap melakukan longmarch dari Masjid Al-Azhar menuju ke Mabes Polri di Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017). Mereka menuntut agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dari jabatannya karena dianggap membiarkan pecahnya kerusuhan antara FPI dan LSM GMBI di Bandung, Jawa Barat pada pekan lalu.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri masih belum memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam sebagai organisasi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, FPI harus memenuhi 20 syarat yang wajib dilengkapi. Hingga kini, ormas tersebut baru memenuhi 10 syarat.

"FPI sedang ditelaah. Dari 20 persyaratan, baru 10 yang memenuhi syarat," kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019) kemarin.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengaku tak hafal 10 syarat yang belum dipenuhi. Namun, ia menyebut salah satu syarat itu adalah rekomendasi dari Kementerian Agama.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).
Baca juga: Kemendagri Minta FPI Lengkapi 10 Syarat Perpanjangan Terdaftar Ormas

"Yang pertama itu rekomendasi dari Kementerian Agama, karena FPI ini kan ormas yang bergerak di bidang agama, maka persyaratannya harus ada rekomendasi dari Kementerian Agama," kata Soedarmo.

Soedarmo melanjutkan, FPI juga belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut yang ditandatangani oleh pengurus FPI.

"Kalau belum ditandatangani kan masih konsep, itu belum juga. Makanya, itu kita kembalikan untuk diperbaiki," ujar Soedarmo.

Persyaratan lain yang belum dilengkapi FPI, kata Soedarmo antara lain surat pernyataan tidak ada konflik internal serta surat pernyataan tidak menggunakan lambang, gambar, bendera yang sama dengan ormas lain.

Ia menyatakan, tidak ada batasan waktu bagi FPI untuk menyerahkan sepuluh syarat tersebut.

"Enggak ada batasnya, tergantung dia mau dikembalikan bulan depan atau dikembalikan (kapan). Kita kan nunggu saja," kata Soedarmo.

Baca juga: Mendagri: FPI Belum Lengkapi 10 Syarat Perpanjangan Izin Ormas

Soedarmo menuturkan, Kemendagri belum tentu akan memperpanjang SKT FPI meski seluruh syarat terpenuhi. Menurut Soedarmo, pihaknya juga mempunyai sejunlah pertimbangan sebelum memperpanjang SKT FPI.

"Secara administrasi mungkin iya, tapi kalau nanti ada pertimbangan lain kan kita perlu lihat," kata Soedarmo.

Soedarmo menyebut, beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain masukan-masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Soedarmo tidak memungkiri bila reaksi masyarakat juga akan masuk dalam pertimbangan Kemendagri untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang SKT FPI.

Menanggapi hal tersebut, FPI meminta Kemendagri cukup memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat dalam kepengurusan SKT.

Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menilai, Kemendagri melakukan langkah politis bilamana menjadikan reaksi publik maupun masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga sebagai pertimbangan memperpanjang SKT FPI.

Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (25/5/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (25/5/2019).
"Ya itu sih namanya politis, bukan yuridis, kalau yuridis itu kan harus mempertimbangkan hak dan kewajiban dari FPI selama ini jadi ormas," kata Sugito kepada Kompas.com.

Baca juga: [HOAKS] Isu Kemendagri Tolak Perpanjangan Izin FPI

Sugito tak mau berkomentar lebih jauh soal hal itu. Namun, ia menegaskan bahwa FPI akan memenuhi seluruh syarat yang harus diajukan untuk memperpanjang SKT.

"Kalau politis kami tidak akan ikut campur lah, yang jelas kita secara hukum, kita harus menaati segala apa yang menjadi prosedur hukum di Indonesia," ujar Sugito.

Sugito mengaku tak hafal syarat-syarat apa saja yang belum dipenuhi FPI. Namun, ia mengakui bahwa FPI belum mengantongi rekomendasi dari Kementerian Agama dan membuat surat domisili yang merupakan syarat perpanjangan SKT.

Sugito mengatakan, FPI sedang melengkapi syarat-syarat tersebut sebelum diserahkan kembali ke Kemendagri.

"Setahu saya tinggal dua, rekomendasi dari Kementerian Agama sama surat domisili karena memang kantor kita pindah gitu lho. Kalau yang lainnya masih kurang, saya harus cek dulu," ujar Sugito.

Baca juga: Soal Perpanjangan Izin, FPI: Kemendagri Jangan Politis

Pada Permendagri No. 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan SIstem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, masa berlaku SKT adalah 5 tahun. SKT milik FPI sudah habis masa berlakunya sejak 20 Juni lalu.

Namun demikian, FPI masih bisa beraktivitas seperti biasa meski tak mempunyai SKT. SKT hanya dibutuhkan bila FPI membutuhkan layanan dari Pemerintah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

Nasional
Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Nasional
UPDATE: Tambah 9 Orang, Total 112 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE: Tambah 9 Orang, Total 112 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
Situasi Mengkhawatirkan akibat Covid-19, Anies Surati Kemenkes untuk Tetapkan PSBB

Situasi Mengkhawatirkan akibat Covid-19, Anies Surati Kemenkes untuk Tetapkan PSBB

Nasional
Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Sekarang Kita Semua Harus Menanggalkan Ego Sektoral

Gugus Tugas Covid-19: Sekarang Kita Semua Harus Menanggalkan Ego Sektoral

Nasional
Pemerintah Didorong Tingkatkan Kapasitas Lab Tes Covid-19

Pemerintah Didorong Tingkatkan Kapasitas Lab Tes Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 170 Orang, Bertambah 13

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 170 Orang, Bertambah 13

Nasional
Yasonna Usul Bebaskan Koruptor karena Covid-19, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana

Yasonna Usul Bebaskan Koruptor karena Covid-19, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X