Koalisi LSM Bentuk Pos Pengaduan Masyarakat Terkait Rekam Jejak Capim KPK

Kompas.com - 16/07/2019, 17:29 WIB
Koalisi Kawal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka posko pengaduan rekam jejak capim KPK di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKoalisi Kawal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka posko pengaduan rekam jejak capim KPK di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka pos pengaduan masyarakat terhadap rekam jejak capim KPK periode 2019-2023. Pos tersebut dibuka dari 16 hingga 30 Agustus 2019.

Koalisi tersebut terdiri dari beragam lembaga swadaya masyarakat ( LSM), seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kontras, LBH Jakarta, YLBHI, dan Perludem.

"Pembukaan posko ini untuk menampung masukan-masukan dari masyarakat soal capim KPK. Kita mengkhawatirkan masukan yang diberikan ke pansel hanya dijadikan formalitas belaka tanpa ada tindak lanjut yang jelas," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam konferensi persnya, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Pansel Diminta Beberkan Pekerjaan 192 Capim KPK

 

Posko yang berada di kantor YLBHI itu akan menjadi pembanding dari masukan-masukan yang didapatkan panitia seleksi (pansel) capim KPK. Koalisi juga akan memaparkan ke publik terkait rekam jejak dari 192 capim KPK saat ini.

Kurnia menuturkan, posko tersebut menjadi bentuk partisipasi publik untuk memantau proses dan rekam jejak capim. Masyarakat dapat melaporkan kasus yang pernah dialami atau diketahui oleh capim yang bersangkutan.

Masyarakat, lanjutnya, bisa berpartisipasi melalui portal daring yang bisa dilihat di bit.ly/pengaduancapimkpk.

Baca juga: ICW Ingatkan Pansel untuk Terbuka soal Latar Belakang Capim KPK

Platform tersebut menjadi media bagi masyarakat untuk melaporkan bentuk pelanggaran atau masalah yang menyangkut capim.

"Jadi apa yang kita dapatkan dari masyarakat, akan kita telaah lebih jauh dan disampaikan ke masyarakat dan pansel. Adanya keterlibatan publik bisa mendorong agar pansel bisa menindaklanjuti laporan ataupun saran dari masyarakat," paparnya kemudian.

Seperti diketahui, dari 376 pendaftar capim KPK, pada 11 Juli lalu, pansel mengumumkan ada 192 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari jumlah itu, porsi terbesar, yaitu 40 orang berlatar belakang profesi akademisi/dosen.

Baca juga: ICW Usul Fit and Proper Test Capim KPK Dilakukan Anggota DPR Periode Mendatang

 

Kemudian diikuti advokat/konsultan hukum (39), jaksa/hakim (18), korporasi (17), komisioner atau pegawai KPK (13), anggota Polri (13), auditor (9), dan profesi lain (43).

Seiring dengan berjalannya proses seleksi, panse menunggu masukan dari publik terkait rekam jejak para capim. Masukan yang ditunggu hingga 30 Agustus 2019 itu dapat disampaikan secara langsung ke kantor pansel yang bertempat di Kementerian Sekretaris Negara atau melalui surat elektronik ke alamat panselkpk2019@setneg.go.id.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Nasional
Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X