Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Kalla soal Jokowi Cari Menteri yang Berani

Kompas.com - 16/07/2019, 17:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar apabila Presiden Joko Widodo menginginkan kabinetnya diisi oleh para menteri yang berani.

Sebab, menurut Kalla, tugas utama seorang menteri yaitu mengeksekusi program.

Karena itu, dibutuhkan sosok yang berani mengambil keputusan untuk bisa menjadi menteri pada kabinet Jokowi ke depan.

"Pada dasarnya menteri itu mengambil keputusan, mengeksekusi keputusan dari program yang ada sesuai bidangnya sehingga hanya orang yang punya ketegasan dan pikiran dan tindakan dan juga keberanian yang bisa mengeksekusi," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Wapres: Anak Muda Sukses Bisnis Jangan Didorong-dorong Jadi Menteri

Ia mengatakan, pemerintah akan selalu menghadapi tantangan. Karena itu, para menteri harus berani mengambil risiko dalam mengeksekusi program.

Jika menteri tak berani mengambil sikap dan terus-menerus mengulur-ulur waktu untuk mengambil keputusan, hal itu akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

"Kalau mengulur-ngulur atau tidak cepat mengeksekusi, lambat perkembangan pertumbuhan kita. Ekonominya, politik sosialnya, maka Presiden lebih menekankan menteri yang berani mengeksekusi," ucap dia lagi.

Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan, ia akan memilih sosok pemberani untuk membantunya memerintah kelak. Jokowi berharap, kabinetnya nanti diisi para menteri yang berani.

Baca juga: Jokowi Cari Menteri Pemberani

Itu dikemukakan Jokowi saat berpidato pertama kalinya sebagai presiden terpilih di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).

Sosok menteri yang berani dibutuhkan, salah satunya agar reformasi birokrasi dapat diimplementasikan sesuai harapan.

Kebutuhan figur pemberani dikatakan Jokowi ketika membahas kecepatan pemerintah melayani publik, termasuk salah satunya kecepatan memberikan izin.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Turun Langsung ke Lapangan Mitigasi Dampak Kekeringan

Awalnya, Jokowi menyebut pentingnya reformasi birokrasi supaya lembaga-lembaga menjadi sederhana dan lincah. Ia lalu berjanji akan memangkas birokrasi yang berbelit dan tidak efektif.

"Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri, begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani," kata Jokowi.

"Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan, saya bubarkan," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com