Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Kalla soal Jokowi Cari Menteri yang Berani

Kompas.com - 16/07/2019, 17:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar apabila Presiden Joko Widodo menginginkan kabinetnya diisi oleh para menteri yang berani.

Sebab, menurut Kalla, tugas utama seorang menteri yaitu mengeksekusi program.

Karena itu, dibutuhkan sosok yang berani mengambil keputusan untuk bisa menjadi menteri pada kabinet Jokowi ke depan.

"Pada dasarnya menteri itu mengambil keputusan, mengeksekusi keputusan dari program yang ada sesuai bidangnya sehingga hanya orang yang punya ketegasan dan pikiran dan tindakan dan juga keberanian yang bisa mengeksekusi," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Wapres: Anak Muda Sukses Bisnis Jangan Didorong-dorong Jadi Menteri

Ia mengatakan, pemerintah akan selalu menghadapi tantangan. Karena itu, para menteri harus berani mengambil risiko dalam mengeksekusi program.

Jika menteri tak berani mengambil sikap dan terus-menerus mengulur-ulur waktu untuk mengambil keputusan, hal itu akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

"Kalau mengulur-ngulur atau tidak cepat mengeksekusi, lambat perkembangan pertumbuhan kita. Ekonominya, politik sosialnya, maka Presiden lebih menekankan menteri yang berani mengeksekusi," ucap dia lagi.

Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan, ia akan memilih sosok pemberani untuk membantunya memerintah kelak. Jokowi berharap, kabinetnya nanti diisi para menteri yang berani.

Baca juga: Jokowi Cari Menteri Pemberani

Itu dikemukakan Jokowi saat berpidato pertama kalinya sebagai presiden terpilih di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).

Sosok menteri yang berani dibutuhkan, salah satunya agar reformasi birokrasi dapat diimplementasikan sesuai harapan.

Kebutuhan figur pemberani dikatakan Jokowi ketika membahas kecepatan pemerintah melayani publik, termasuk salah satunya kecepatan memberikan izin.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Turun Langsung ke Lapangan Mitigasi Dampak Kekeringan

Awalnya, Jokowi menyebut pentingnya reformasi birokrasi supaya lembaga-lembaga menjadi sederhana dan lincah. Ia lalu berjanji akan memangkas birokrasi yang berbelit dan tidak efektif.

"Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri, begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani," kata Jokowi.

"Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan, saya bubarkan," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com