Kata Kalla soal Jokowi Cari Menteri yang Berani

Kompas.com - 16/07/2019, 17:06 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kongres PGRI Biro Pers Sekretariat Wakil PresidenWakil Presiden Jusuf Kalla di Kongres PGRI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar apabila Presiden Joko Widodo menginginkan kabinetnya diisi oleh para menteri yang berani.

Sebab, menurut Kalla, tugas utama seorang menteri yaitu mengeksekusi program.

Karena itu, dibutuhkan sosok yang berani mengambil keputusan untuk bisa menjadi menteri pada kabinet Jokowi ke depan.

"Pada dasarnya menteri itu mengambil keputusan, mengeksekusi keputusan dari program yang ada sesuai bidangnya sehingga hanya orang yang punya ketegasan dan pikiran dan tindakan dan juga keberanian yang bisa mengeksekusi," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Wapres: Anak Muda Sukses Bisnis Jangan Didorong-dorong Jadi Menteri

Ia mengatakan, pemerintah akan selalu menghadapi tantangan. Karena itu, para menteri harus berani mengambil risiko dalam mengeksekusi program.

Jika menteri tak berani mengambil sikap dan terus-menerus mengulur-ulur waktu untuk mengambil keputusan, hal itu akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

"Kalau mengulur-ngulur atau tidak cepat mengeksekusi, lambat perkembangan pertumbuhan kita. Ekonominya, politik sosialnya, maka Presiden lebih menekankan menteri yang berani mengeksekusi," ucap dia lagi.

Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan, ia akan memilih sosok pemberani untuk membantunya memerintah kelak. Jokowi berharap, kabinetnya nanti diisi para menteri yang berani.

Baca juga: Jokowi Cari Menteri Pemberani

Itu dikemukakan Jokowi saat berpidato pertama kalinya sebagai presiden terpilih di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).

Sosok menteri yang berani dibutuhkan, salah satunya agar reformasi birokrasi dapat diimplementasikan sesuai harapan.

Kebutuhan figur pemberani dikatakan Jokowi ketika membahas kecepatan pemerintah melayani publik, termasuk salah satunya kecepatan memberikan izin.

Baca juga: Jokowi Minta Menteri Turun Langsung ke Lapangan Mitigasi Dampak Kekeringan

Awalnya, Jokowi menyebut pentingnya reformasi birokrasi supaya lembaga-lembaga menjadi sederhana dan lincah. Ia lalu berjanji akan memangkas birokrasi yang berbelit dan tidak efektif.

"Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri, begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani," kata Jokowi.

"Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan, saya bubarkan," ucap Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X