Kompas.com - 16/07/2019, 15:47 WIB
Komisioner Komnas HAM, Amiruddin, dalam konferensi persnya di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKomisioner Komnas HAM, Amiruddin, dalam konferensi persnya di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis persebaran pengaduan pelanggaran HAM selama Januari hingga April 2019. Dari data itu, korporasi disebut termasuk pihak yang paling banyak diadukan masyarakat.

Jumlah aduan terkait dugaan pelanggaran HAM oleh korporasi yang masuk ke Komnas HAM ada 29 kasus. Aduan itu terdiri atas 14 kasus sengketa lahan, 13 sengketa ketenagakerjaan, satu tentang pencemaran lingkungan, dan satu tentang sengketa kemitraan ojek daring.

Komisioner Penyelidikan dan Pemantaun Komnas HAM, Amiruddin mengatakan, laporan atas korporasi itu paling banyak terkait masalah sengketa lahan sebagai imbas dari praktik investasi korporasi.

"Terjadi arus investasi terutama di tiga bidang, pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Jika investasi masuk, lahan berubah fungsi, orang yang ada di lahan itu mau diapakan. Berubahnya fungsi suatu lahan akan mengubah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di situ," ucap Amiruddin di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Komnas HAM: Pola Pelanggaran HAM Tak Berubah 2 Tahun Terakhir Ini

Amiruddin melanjutkan, persoalan dampak lahan dari investasi merupakan persoalan lama di Indonesia. Ia menekankan pentingnya penanganan secara serius dari instansi terkait, terutama pemerintah sebagai pembuat regulasi.

"Soal investasi, kalau kita perhatikan perkembangan Indonesia dalam 10 tahun terakhir, dan ini masuk ke Komnas HAM aduannya. Bukan hanya empat bulan ini saja, melainkan dari 10 tahun yang lalu. Masalah ini juga belum selesai sampai hari ini," kata Amiruddin.

"Ke depan, hal-hal ini penanganannya di instansi terkait harus lebih baik kalau tidak akan terus mengadu ke sini," tuturnya.

Sementara secara umum, Komnas HAM mencatat 525 pengaduan kasus yang dilayangkan masyarakat selama periode Januari-April 2019.

Lima pihak yang terbanyak diadukan yaitu Polri (60 kasus), korporasi (29 kasus), pemerintah daerah (29 kasus), pemerintah pusat (20 kasus) serta lembaga pendidikan (10 kasus).

Baca juga: Komnas HAM Terima 525 Pengaduan terkait Pelanggaran HAM Periode Januari-April 2019

Amiruddin menilai, data tersebut hanyalah puncak dari gunung es pelanggaran HAM di Indonesia. Artinya, lebih banyak lagi kasus yang tidak sempat muncul ke permukaan, namun terus terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

"Ini adalah puncak gunung es, yang kita lihat di permukaan. Tentunya banyak kasus yang ada di bawah sana yang tak mampu kita lihat secara langsung," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 29 Januari: Bertambah 17, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.285 Jiwa

UPDATE 29 Januari: Bertambah 17, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.285 Jiwa

Nasional
Update 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Bertambah 11.588

Update 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Bertambah 11.588

Nasional
Ketum PAN: Gagasan Islam Moderat Harus Kita Perkuat Kembali

Ketum PAN: Gagasan Islam Moderat Harus Kita Perkuat Kembali

Nasional
Zulkifli Hasan: Pikiran untuk Jadikan Indonesia Negara Agama Sudah Usang

Zulkifli Hasan: Pikiran untuk Jadikan Indonesia Negara Agama Sudah Usang

Nasional
Tinjau Lokasi IKN Baru, Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

Tinjau Lokasi IKN Baru, Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

Nasional
Saat Luhut Sebut Ahli Hebat Buat Indonesia Jadi Salah Satu yang Terbaik Tangani Pandemi

Saat Luhut Sebut Ahli Hebat Buat Indonesia Jadi Salah Satu yang Terbaik Tangani Pandemi

Nasional
Jokowi: Pemerintah Kerja Keras Kawal Transformasi Besar Indonesia

Jokowi: Pemerintah Kerja Keras Kawal Transformasi Besar Indonesia

Nasional
Kemenkes Klaim Kasus Covid-19 di Indonesia Paling Terkendali Dibandingkan 5 Negara Asia

Kemenkes Klaim Kasus Covid-19 di Indonesia Paling Terkendali Dibandingkan 5 Negara Asia

Nasional
Sekjen PDI-P Kritik Anies, Pinggiran Jakarta Tak Mendapat Sentuhan Perubahan

Sekjen PDI-P Kritik Anies, Pinggiran Jakarta Tak Mendapat Sentuhan Perubahan

Nasional
Tak Semua Pasien Omicron OTG dan Gejala Ringan Bisa Isolasi Mandiri, Berikut Sebabnya

Tak Semua Pasien Omicron OTG dan Gejala Ringan Bisa Isolasi Mandiri, Berikut Sebabnya

Nasional
Jokowi: Sekarang Sudah Tak Zamannya Lagi Kita Ekspor Bahan Mentah

Jokowi: Sekarang Sudah Tak Zamannya Lagi Kita Ekspor Bahan Mentah

Nasional
Trauma Kejadian Tahun Lalu, Pasien Covid-19 Gejala Ringan Pilih Dirawat di RS daripada Isolasi Mandiri

Trauma Kejadian Tahun Lalu, Pasien Covid-19 Gejala Ringan Pilih Dirawat di RS daripada Isolasi Mandiri

Nasional
Ini Alasan Jokowi Minta Pasien OTG Omicron Hanya Isolasi Mandiri

Ini Alasan Jokowi Minta Pasien OTG Omicron Hanya Isolasi Mandiri

Nasional
Wakil Wali Kota Sebut Kasus Covid-19 di Bogor Melonjak 1.000 Persen dalam Sepekan

Wakil Wali Kota Sebut Kasus Covid-19 di Bogor Melonjak 1.000 Persen dalam Sepekan

Nasional
Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama Ini Kurang Diberdayakan

Luhut: Saya Baru Sadar Ahli Kita Hebat-hebat, Selama Ini Kurang Diberdayakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.