DPR Setuju Beri Pertimbangan Amnesti, Baiq Nuril: Alhamdulilah...

Kompas.com - 16/07/2019, 15:20 WIB
Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun menyeka air mata saat menjawab pertanyaan wartawan pada Forum Legislasi bertema Baiq Nuril Ajukan Amnesti , DPR Setuju? di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Dalam kesempatan tersebut, Baiq Nuril berharap DPR dapat mempertimbangkan keadilan untuk dirinya. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARITerpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun menyeka air mata saat menjawab pertanyaan wartawan pada Forum Legislasi bertema Baiq Nuril Ajukan Amnesti , DPR Setuju? di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Dalam kesempatan tersebut, Baiq Nuril berharap DPR dapat mempertimbangkan keadilan untuk dirinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Baiq Nuril Maqnun, korban pelecehan seksual yang justru divonis penjara karena perekaman ilegal, merasa bersyukur surat permintaan pertimbangan presiden Joko Widodo terkait pertimbangan amnesti untuk dirinya akan diproses dalam rapat Badan Musyarawah (Bamus) DPR.

Baiq berharap DPR menyetujui untuk memberikan pertimbangan amnesti untuk dirinya.

"Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya berterima kasih pertama bapak presiden atas perhatiannya yang sampai saat ini, Alhamdulillah, untuk memberikan amnesti pada saya. Mudah-mudahan DPR menyetujui memberi pertimbangan untuk beri amnesti pada saya," kata Baiq saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Ketua DPR: Kami Satu Pandangan atas Kasus Baiq Nuril, Ini soal Kemanusiaan

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka mengatakan, perjuangan untuk mendapatkan amnesti masih panjang.

Ia mengatakan, Baiq akan menunggu digelarnya rapat Bamus usai rapat paripurna nanti.

"Kita mesti harus berjuang," kata Rieke.

Rieke mengatakan, dalam rapat Bamus, pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi partai politik akan menunjuk komisi III untuk membahas surat presiden Joko Widodo terkait pertimbangan atas amnesti Baiq Nuril.

"Agenda pertama rapat bamus siang ini yaitu membicarakan surat masuk dari presiden RI nomor R/28/pres/07/2019 tanggal 15 juli 2019. Hal pertimbangan atas amnesti saudara Baiq Nuril," ujarnya.

Baca juga: Surat Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril Akan Dibahas di Bamus DPR

Selanjutnya, Kuasa hukum Baiq Nuril, Widodo mengapresiasi niat baik presiden Joko Widodo yang telah mengirim surat pertimbangan permohonan amnesti Baiq Nuril kepada DPR.

Menurut dia, pemberian amnesti tidak hanya untuk narapidana politik saja, tetapi juga bisa diberikan untuk narapidana biasa.

"Dari prespektif hukum tidak ada pembatasan di dalam pasal 14 ayat 2 UUD 45 bahwa amnesti hanya boleh diberikan kepada narapidana politik. Justru kalau DPR kemudian memberikan pertimbangan dan presiden mengeluarkan Keppres Amnesti untuk Baiq Nuril Makmun maka ini adalah sejarah pertama di Indonesia amnesti tidak hanya diberikan kepada narapidana politik," kata Widodo.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Nasional
Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Nasional
Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Nasional
Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Nasional
Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan 'Noise'

Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan "Noise"

Nasional
Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

Nasional
Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Nasional
Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Nasional
Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Nasional
Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Nasional
Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X