Kompas.com - 16/07/2019, 14:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Andreas Pariera mengatakan, kehadiran partai di dalam dan di luar pemerintah adalah kebutuhan bagi pemerintah. Ia mengatakan, dinamika politik membutuhkan penyeimbang dengan hadirnya partai di luar pemerintah.

"Ini kan butuh kanalisasi dan kanalisasi politik dalam suatu sistem yang demokratis itu adalah melalui partai-partai di luar pemerintahan yang ada di DPR," kata Andreas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Andreas menyarankan partai-partai yang pernah berada dalam koalisi Prabowo-Sandiaga seperti PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat tetap berada di luar pemerintah.

Baca juga: Wakil Ketua TKN Pastikan Pertemuan Jokowi-Prabowo Tak Bahas Koalisi

"Ya kalau saya menyarankan seperti itu," ujarnya.

Andreas mengatakan, masyarakat membutuhkan partai-partai di luar pemerintah sebagai fungsi penyeimbang untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang tidak memilih Jokowi.

"Dan mereka (masyarakat) membutuhkan bahwa ada kanalisasi suara untuk disampaikan kepada pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Ditanya soal Koalisi dengan Prabowo, Ini Jawaban Jokowi...

Selanjutnya, Andreas menyoroti pernyataan Prabowo Subianto yang tetap akan melakukan kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah. Hal itu, menurut dia, telah memberikan sinyal Gerindra berada di luar pemerintah.

"Ketika bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kami akan melakukan kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah. Itu kan adalah sinyal keinginan Partai Gerindra untuk di luar pemerintahan," pungkasnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 02 pada Pilpres 2019 Prabowo Subianto menyatakan bahwa pihaknya siap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan.

Baca juga: Mahfud MD: Rakyat Lebih Suka Prabowo Memimpin Oposisi di Parlemen

Selepas makan siang bersama Presiden Joko Widodo di FX Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019), sejumlah wartawan menanyakan soal rencana Prabowo bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

"Oposisi juga siap, check and balance siap," ujar Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo tidak mengungkapkan sikap resminya apakah tetap menjadi oposisi atau mendukung pemerintah.

"Yang penting kita negara kita kuat, kita bersatu," kata Prabowo.

Kompas TV Sinyal akan bergabungnya sejumlah partai oposisi ke tubuh koalisi Indonesia Kerja Jilid Dua menuai pro dan kontra. Bagi sebagian pihak rencana bergabungnya partai oposisi ke tubuh pemerintah dianggap tindak lanjut dari proses rekonsiliasi, tapi di sisi lain bergabungnya partai oposisi ke tubuh koalisi pemerintah justru berpotensi memperkecil ruang check and balance yang sewajarnya dilakukan partai oposisi di pemerintahan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Kasat Narkoba Polres Karawang Diciduk Bareskim di Apartemen

Kronologi Kasat Narkoba Polres Karawang Diciduk Bareskim di Apartemen

Nasional
Pemerintah Diminta Soroti Dampak Krisis Global, Ketua MPR Pertanyakan Kondisi APBN

Pemerintah Diminta Soroti Dampak Krisis Global, Ketua MPR Pertanyakan Kondisi APBN

Nasional
Hadiri Sidang Tahunan MPR, Wapres Ma'ruf Amin Kenakan Pakaian Adat Solo

Hadiri Sidang Tahunan MPR, Wapres Ma'ruf Amin Kenakan Pakaian Adat Solo

Nasional
Jelang Sidang Tahunan MPR, Megawati dan Tokoh-Pejabat Berdatangan ke Senayan

Jelang Sidang Tahunan MPR, Megawati dan Tokoh-Pejabat Berdatangan ke Senayan

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari

Nasional
Keterangan Bharada E Tunjukkan Obstruction of Justice Kasus Brigadir J Semakin Kuat

Keterangan Bharada E Tunjukkan Obstruction of Justice Kasus Brigadir J Semakin Kuat

Nasional
Link Siaran Langsung Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan 2022

Link Siaran Langsung Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan 2022

Nasional
Bareskrim Tangkap Kasat Narkoba Polres Karawang terkait Peredaran Ekstasi

Bareskrim Tangkap Kasat Narkoba Polres Karawang terkait Peredaran Ekstasi

Nasional
TNI AL Resmikan Kapal Rumah Sakit KRI dr Radjiman

TNI AL Resmikan Kapal Rumah Sakit KRI dr Radjiman

Nasional
Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Nasional
Jerat Pidana 3 Perkara untuk Surya Darmadi, Buron Megakorupsi Rp 78 T

Jerat Pidana 3 Perkara untuk Surya Darmadi, Buron Megakorupsi Rp 78 T

Nasional
Selain Minta 'Fee' Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Selain Minta "Fee" Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Nasional
KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

Nasional
Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Nasional
Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.