Ketua DPP PDI-P Sarankan Partai Koalisi Prabowo-Sandi Tetap di Luar Pemerintah

Kompas.com - 16/07/2019, 14:51 WIB
Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Andreas Pariera mengatakan, kehadiran partai di dalam dan di luar pemerintah adalah kebutuhan bagi pemerintah. Ia mengatakan, dinamika politik membutuhkan penyeimbang dengan hadirnya partai di luar pemerintah.

"Ini kan butuh kanalisasi dan kanalisasi politik dalam suatu sistem yang demokratis itu adalah melalui partai-partai di luar pemerintahan yang ada di DPR," kata Andreas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Andreas menyarankan partai-partai yang pernah berada dalam koalisi Prabowo-Sandiaga seperti PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat tetap berada di luar pemerintah.

Baca juga: Wakil Ketua TKN Pastikan Pertemuan Jokowi-Prabowo Tak Bahas Koalisi

"Ya kalau saya menyarankan seperti itu," ujarnya.

Andreas mengatakan, masyarakat membutuhkan partai-partai di luar pemerintah sebagai fungsi penyeimbang untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang tidak memilih Jokowi.

"Dan mereka (masyarakat) membutuhkan bahwa ada kanalisasi suara untuk disampaikan kepada pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Ditanya soal Koalisi dengan Prabowo, Ini Jawaban Jokowi...

Selanjutnya, Andreas menyoroti pernyataan Prabowo Subianto yang tetap akan melakukan kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah. Hal itu, menurut dia, telah memberikan sinyal Gerindra berada di luar pemerintah.

"Ketika bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kami akan melakukan kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah. Itu kan adalah sinyal keinginan Partai Gerindra untuk di luar pemerintahan," pungkasnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 02 pada Pilpres 2019 Prabowo Subianto menyatakan bahwa pihaknya siap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan.

Baca juga: Mahfud MD: Rakyat Lebih Suka Prabowo Memimpin Oposisi di Parlemen

Selepas makan siang bersama Presiden Joko Widodo di FX Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019), sejumlah wartawan menanyakan soal rencana Prabowo bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

"Oposisi juga siap, check and balance siap," ujar Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo tidak mengungkapkan sikap resminya apakah tetap menjadi oposisi atau mendukung pemerintah.

"Yang penting kita negara kita kuat, kita bersatu," kata Prabowo.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X