Ombudsman Jakarta Harap KPK Lakukan Pembenahan Terkait Penanganan Tahanan

Kompas.com - 16/07/2019, 14:18 WIB
Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho (kiri) dalam konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (16/7/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho (kiri) dalam konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sejumlah langkah pembenahan menyangkut penanganan tahanan di Rutan Cabang KPK.

Hal itu menyusul sejumlah temuan Ombudsman terkait maladministrasi dalam pengawalan tahanan KPK, Idrus Marham, saat berobat ke Rumah Sakit Medical Metropolitan Centre (MMC) beberapa waktu lalu.

Ombudsman juga menemukan dugaan pemberian uang ratusan ribu rupiah dari pihak Idrus kepada seorang pengawal tahanan.

"Kami berharap pimpinan KPK melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum, Pengawasan Internal, dan Bagian Pengamanan terkait perawatan tahanan serta meminta kepada para pejabat terkait untuk memahami, menyusun peta maladministrasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas petugas pengamanan dan pengawalan tahanan KPK," kata Teguh dalam konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (16/6/2019).

Baca juga: Tindaklanjuti Temuan Ombudsman, KPK Pecat Pengawal Tahanan Idrus Marham

Teguh menekankan pentingnya Biro Umum KPK menyusun petunjuk pelaksanaan dan dukungan sarana prasarana terkait pengamanan dan pengawalan tahanan.

"Dengan memerhatikan potensi risiko dan penempatan jumlah personel pengamanan dan pengawalan tahanan serta penggunaan pakaian tahanan dan borgol selama berada di luar Rutan," kata dia.

Hal itu mengingat pengawal tahanan yang dilibatkan saat Idrus berobat hanya satu orang.

Menurut Teguh, petugas wali tahanan KPK menyatakan, minimnya sumber daya manusia dan belum adanya petunjuk teknis yang spesifik terkait pengawalan tahanan menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan tugas.

Teguh juga berharap Biro Umum dan Bagian Pengamanan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi pengeluaran tahanan, kontrol terhadap berkas administrasi dan proaktif mencari informasi tentang kondisi dan perilaku tahanan selama berada di luar Rutan Cabang KPK.

Baca juga: Ombudsman Jakarta: Pengawal Tahanan KPK Idrus Marham Diduga Terima Uang

Ia mengingatkan, berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan menyebutkan bahwa Idrus diizinkan berobat dengan pengamanan dan pengawalan yang ketat serta segera kembali ke Rutan seusai berobat. Selain itu, izin keluar tahanan juga hanya untuk kepentingan berobat.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Nasional
Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Nasional
Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

Nasional
Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X