Ombudsman Jakarta: Pengawal Tahanan KPK Idrus Marham Diduga Terima Uang

Kompas.com - 16/07/2019, 13:34 WIB
Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho (kiri) dalam konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (16/7/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho (kiri) dalam konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Jakarta Raya mengungkap bahwa seorang pengawal tahanan Rutan Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernama Marwan mendapat sejumlah uang tunai dari pihak Idrus Marham saat mengawal mantan Sekjen Partai Golkar itu berobat ke Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC) beberapa waktu silam.

Uang yang diberikan ke pengawal tersebut diduga sekitar ratusan ribu rupiah. Uang tersebut diduga diberikan di sekitar coffee shop di sekitar RS MMC.

Temuan itu berdasarkan penelusuran Ombudsman dari salinan rekaman kamera CCTV (closed circuit television) dan permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait.

"Saudara Marwan diduga menerima sejumlah uang tunai imbalan tertentu dari orang yang diduga sebagai pihak keluarga atau ajudan atau penasihat hukum saudara IM," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho dalam konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Tindaklanjuti Temuan Ombudsman, KPK Pecat Pengawal Tahanan Idrus Marham

Akan tetapi, Teguh tak mengetahui secara persis berapa uang yang diterima pengawal tahanan tersebut.

Menurut Teguh, hal inilah yang berimplikasi pada longgarnya pengawasan terhadap Idrus Marham saat berobat di RS MMC. Teguh menegaskan, seharusnya pengawasan terhadap Idrus harus melekat setiap saat.

"Ombudsman berpendapat petugas pengawalan melakukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang serta diduga kuat telah berperilaku koruptif," kata Teguh.

Teguh berharap ke depannya jajaran pengawal tahanan Rutan Cabang KPK bisa bersikap jujur dan menjauhi perilaku koruptif demi menjaga nama baik KPK.

Ia juga mengingatkan bahwa jajaran KPK terikat Peraturan KPK RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK RI.

Seperti diketahui, KPK sudah memecat Marwan karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin saat mengawal Idrus berobat ke RS MMC.

Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal KPK atas temuan Ombudsman tersebut.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Nasional
Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Nasional
KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

Nasional
Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X