Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: ASN Harus Loyal dan Taat Kepada Presiden dan Wapres Terpilih

Kompas.com - 16/07/2019, 11:46 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta setiap aparatur sipil negara di tingkat pusat sampai dengan daerah memahami visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019.

ASN harus tegak lurus, loyal dan taat kepada pemerintah yang terpilih secara sah dan konstitusional," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/7/2019), dikutip dari Antara.

Pernyataan Tjahjo Kumolo disampaikan dalam memaknai, menjabarkan dan mengimplementasikan dari visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih di Sentul International Convetion Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7).

Baca juga: Mendagri Minta Para Camat Lebih Bersinergi dengan TNI-Polri

Dia mengatakan, ASN harus mampu memahami, menjabarkan dan mengimplementasikan visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih agar garis kebijakan pusat sampai daerah dapat sama dan terintegrasi.

Tjahjo menambahkan, sesuai yang telah disampaikan presiden dan wapres terpilih, visi dan misi pemerintahan ke depan akan terfokus pada beberapa hal krusial, seperti reformasi birokrasi, inovasi birokrasi dan pelayanan publik.

Demi menyosialisasikan visi dan misi tersebut kepada seluruh ASN sampai tingkat daerah, Kemendagri berencana menyebarkan visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih dalam berbagai bentuk produk informasi. Salah satunya pamflet.

Baca juga: Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

“Pamflet akan kami perbanyak dan bagikan kepada seluruh ASN sampe tingkat desa," kata Tjahjo.

Tjahjo berharap dengan adanya sosialisasi tersebut ASN dimanapun tidak akan ketinggalan informasi dan dapat segera mengimplementasikan visi dan misi tersebut.

"Kami memohon dukungan dari seluruh ASN yang ada, semoga visi dan misi Bapak presiden dan wapres terpilih dapat segera diimplementasikan demi kemajuan bangsa," kata Tjahjo.

Kompas TV Pidatopolitik bertajuk visi Indonesiayang disampaikanpresidenrepublik indonesiaterpilih Joko Widodo pada Minggu (14/7) malam dinilai lugas dan tegas. Meski demikian, pidato Jokowi dinilai masih memiliki sejumlah catatan di antaranya minimnya penyampaian terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com