Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Kompas.com - 16/07/2019, 06:45 WIB
Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). Joko Widodo menyampaikan visi untuk membangun Indonesia di periode kedua pemerintahannya diantaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan efektifitas serta efisiensi alokasi dan penggunan APBN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). Joko Widodo menyampaikan visi untuk membangun Indonesia di periode kedua pemerintahannya diantaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan efektifitas serta efisiensi alokasi dan penggunan APBN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pidato Presiden Terpilih 2019-2024 Joko Widodo bertajuk Visi Indonesia yang digelar di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) menuai kritik dari pegiat Hak Asasi Manusia ( HAM).

Pasalnya, Presiden Jokowi sama sekali tidak menyinggung soal agenda pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM.

Bahkan, tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Komnas HAM pun menegaskan sikapnya untuk mendorong Presiden Jokowi memprioritaskan agenda penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

"Komnas HAM ke depannya, tentu saja akan tetap meminta kepada Jokowi soal penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM," ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/7/2019).

Pada akhir 2018 lalu, sejumlah aktivis menilai agenda penegakan HAM tidak mengalami perubahan selama empat tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Komnas HAM juga menilai agenda pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM belum mengalami kemajuan.

Salah satu indikatornya adalah penuntasan sejumlah kasus pelanggaran berat HAM masa lalu yang tak kunjung direalisasikan.

Pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghapus impunitas.

Komitmen tersebut juga tercantum dalam visi, misi, dan program aksi yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita.

Salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Baca juga: Salah Satu Visi Pak Jokowi Merupakan Ciri Gagasan Pemimpin Cerdas

Kemudian Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu disebutkan pula delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi beban sosial politik.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965.

Namun, dari delapan kasus, belum ada satu pun yang dituntaskan.

Kekecewaan Komnas HAM

Absennya isu HAM dalam pidato Presiden Jokowi menimbulkan kekecewaan Komnas HAM.

Sebab, Beka menilai, Presiden Jokowi tidak menempatkan pemenuhan, perlindungan dan penegakkan HAM sebagai prioritas pemerintahan dalam lima tahun ke depan.

Di sisi lain, pada lima tahun periode pertamanya, pemerintahan Presiden Jokowi dinilai masih memiliki catatan yang kurang baik terkait HAM.

Pertama, Beka menyoroti mengenai pembangunan infrastruktur yang masih mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Akibatnya, muncul konflik seperti yang terjadi dalam pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo, Yogyakarta dan jalan tol Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Baca juga: Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

"Itu kan masih belum menempatkan hak asasi manusia sebagai standar pembangunan infrastruktur," tutur dia.

Catatan kedua, semakin maraknya kasus-kasus intoleransi. Baik yang terkait soal pembangunan rumah ibadah maupun kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Ketiga, masih tingginya angka konflik agraria dalam bentuk sengketa lahan dengan perusahaan tambang.

"Dan terakhir soal kasus pelanggaran berat HAM yang belum diselesaikan," kata Beka.

Rule of Law dan Jaminan HAM

Kritik senada juga dilontarkan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

ICJR menyesalkan Pidato Presiden Jokowi yang tidak menyinggung sama mengenai pentingnya membangun negara berdasarkan hukum (rule of law) dan memperkuat jaminan HAM.

Menurut Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju, pembangunan Negara Hukum seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Sebab, pembangunan Negara Hukum adalah suatu "condition sine qua non" atau saling berkelindan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan mewujudkan kepastian usaha.

"ICJR mengingatkan bahwa pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di 2019-2024," ujar Anggara kepada Kompas.com, Senin (15/7/2019).

"Pembangunan Negara Hukum bukan hanya bagian dari agenda kerja pemerintahan namun juga merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap Presiden Republik Indonesia," tambahnya.

Anggara mengatakan, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum” dan aspek terpenting dari Negara hukum adalah jaminan hak asasi manusia.

Karena itu, semestinya Presiden meletakkan pembangunan Negara berdasar hukum (rule of law) sebagai prioritas pertama pemerintahannya.

Baca juga: ICJR Kritik Visi Indonesia Jokowi karena Tak Singgung Rule of Law dan Jaminan HAM

Pada 2018 ICJR juga mengeluarkan Laporan Penilaian Penerapan Fair Trial yang menyatakan masih banyaknya tantangan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia.

Setidaknya ada empat indikator utama yang digunakan dalam laporan tersebut, yaitu Pemenuhan Hak Tersangka Selama Proses Peradilan, Pemenuhan Prinsip Persamaan di Muka Hukum, Pemenuhan Prinsip Peradilan yang Kompeten, Independen, dan Imparsial, serta Pemenuhan Prinsip Pendampingan oleh Penasihat Hukum.

"Dalam Laporan tersebut, mengindikasikan masih banyak tantangan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia," ucap Anggara.

Tetap Jadi Prioritas

Terkait kritik tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu tetap akan menjadi prioritas pemeritah lima tahun ke depan.

Moeldoko mengakui penyelesaian kasus HAM tak dibahas secara eksplisit oleh Jokowi dalam pidatonya. Namun, bukan berarti hal tersebut akan dikesampingkan.

"Tidak ada upaya, niat untuk abai terhadap persoalan-persoalan itu, tidak. Tolong cara memahaminya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Istana: Tak Ada Niat Presiden untuk Abai Masalah HAM dan Korupsi

Moeldoko mengatakan, meski isu HAM tidak disinggung sama sekali oleh Presiden Jokowi, namun, masyarakat bisa melihat komitmen pemerintah terkait masalah kemanusiaan.

Ia mencontohkan kasus Baiq Nuril yang saat ini tengah menjadi sorotan. Dalam kasus ini, Presiden Jokowi berupaya untuk memberikan amnesti.

Secara terpisah, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan, pidato Jokowi harus dilihat secara komprehensif.

Terkait dengan penegakan HAM, Ace mengatakan hal itu tak hanya dilihat dari penindakan.

Akan tetapi, harus dilihat bagaimana Jokowi berkomitmen pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat seperti ekonomi, pendidikan dan budaya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X