Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Kompas.com - 16/07/2019, 06:19 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moledoko (kiri) menerima surat permohonan amnesti dari terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril Maknun (tengah) didampingi anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka di Kantor Staf Presiden, kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019). Baiq Nuril mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staf Kepresidenan Moledoko. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKepala Staf Kepresidenan Moledoko (kiri) menerima surat permohonan amnesti dari terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril Maknun (tengah) didampingi anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka di Kantor Staf Presiden, kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019). Baiq Nuril mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staf Kepresidenan Moledoko.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Baiq Nuril Maqnun secara resmi telah menyerahkan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo agar mendapat amnesti. Presiden langsung menindaklanjuti surat itu dengan meminta pertimbangan DPR.

Pengampunan bagi korban pelecehan seksual yang justru divonis penjara karena kasus perekaman ilegal itu semakin dekat.

Baiq mengantar surat yang ia tulis sendiri itu ke Istana pada Senin (15/7/2019) kemarin. Selain didampingi pengacaranya, Baiq Nuril juga ditemani sejumlah orang yang selama ini menaruh perhatian terhadap kasus yang menimpanya.

Baca juga: Selasa, Surat Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril Dibacakan di DPR

Di antaranya ada anggota DPR Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka, Direktur Amnesti Internasional Usman Hamid dan Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net) Damar Juniarto.

Mereka diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Usai menyerahkan surat ke Moeldoko, Baiq Nuril turut membacakan isi surat yang ia tulis sendiri itu di hadapan wartawan.

Tangis Pecah

Tangis ibu tiga anak itu beberapa kali pecah saat membaca beberapa bagian surat yang menceritakan perjalanan kasusnya.

Dalam surat itu, awalnya Baiq Nuril menceritakan bagaimana ia kerap mendapat pelecehan seksual verbal dari atasannya yang merupakan kepala sekolah SMA 7 Mataram. Baiq pun merekam percakapan dengan atasannya itu untuk berjaga-jaga. Selanjutnya, seorang teman Baiq Nuril meminta rekaman itu untuk diserahkan ke DPRD Mataram.

Belakangan rekaman tersebut tersebar di media sosial dan Baiq Nuril dilaporkan ke polisi oleh kepala sekolah. Baiq Nuril mengaku tak menyangka langkahnya merekam percakapan mesum itu justru berujung sanksi pidana.

"Selama dua tahun saya bolak-balik jalankan pemeriksaan di Polres Mataram. Lalu, 27 Maret 2017 saya datang kembali ke Polres penuhi panggilan pemeriksaan lanjutan. Saat itu, saya tidak didampingi kuasa hukum. Saya pikir hanya akan jalani pemeriksaan rutin. Saya membawa anak saya yang berumur lima tahun," kata Baiq Nuril membaca isi suratnya.

"Ternyata, saat itu saya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Saya ditahan sebelum saya menjalani proses sidang di PN Mataram," sambungnya.

Baca juga: Harapan Baiq Nuril, Amnesti Diberikan Jokowi Saat Anaknya Mengibarkan Merah Putih Agustus Nanti

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Nasional
Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah 'Dicambuk'

Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah "Dicambuk"

Nasional
Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Nasional
Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X