Kompas.com - 15/07/2019, 22:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo memprioritaskan agenda penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

"Komnas HAM ke depannya, tentu saja akan tetap meminta kepada Jokowi soal penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM," ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/7/2019).

Desakan ini muncul lantaran Jokowi tidak menyinggung penegakkan HAM dalam pidato Presiden Terpilih 2019-2024 bertajuk Visi Indonesia yang digelar di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) kemarin.

Baca juga: Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Bahkan tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Berdasarkan catatan Komnas HAM, terdapat sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan.

Kesembilan kasus tersebut, yakni Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Talangsari Lampung 1998, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998.

Ada pula Peristiwa Wasior dan Wamena, Peristiwa Simpang KKA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh dan Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis lainnya di Provinsi Aceh.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Penuntasan Kasus HAM Berat Harus Jadi Prioritas Pemerintahan Terpilih

Beka melanjutkan, presiden dan wakil presiden terpilih nanti juga harus menjawab isu-isu HAM di ranah hak sipil dan politik yang cenderung luput dari perhatian pemerintah.

Sejumlah isu HAM di ranah hak sipil dan politik tersebut, antara lain perlindungan terhadap kelompok rentan dan minoritas, kebebasan beragama dan berkeyakinan, penerapan hukuman mati, praktik penyiksaan, implementasi pengadilan HAM, pelanggaran HAM di Papua, reformasi peradilan militer serta rekonsiliasi di Aceh.

Apabila pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, maka seluruh kasus tersebut akan tetap menjadi beban di masa depan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menyambut dan Menyoal Peran Global Jokowi

Menyambut dan Menyoal Peran Global Jokowi

Nasional
Wakil Ketua Komisi II DPR: UU Lima Provinsi Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Wakil Ketua Komisi II DPR: UU Lima Provinsi Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Nasional
Menpan-RB Tjahjo Kumolo Wafat, BKN Sampaikan Duka Cita

Menpan-RB Tjahjo Kumolo Wafat, BKN Sampaikan Duka Cita

Nasional
OBITUARI Tjahjo Kumolo, Politikus Senior dan Memori Mobil Pribadi untuk Dinas

OBITUARI Tjahjo Kumolo, Politikus Senior dan Memori Mobil Pribadi untuk Dinas

Nasional
Sebelum Meninggal Dunia, Menpan-RB Tjahjo Kumolo Dikabarkan Sempat Membaik Kondisinya

Sebelum Meninggal Dunia, Menpan-RB Tjahjo Kumolo Dikabarkan Sempat Membaik Kondisinya

Nasional
Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan

Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan

Nasional
Elite PDI-P Sebut Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal di RS Abdi Waluyo

Elite PDI-P Sebut Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal di RS Abdi Waluyo

Nasional
BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Nasional
Polri Janji Transparan Sampaikan Hasil Sidang KKEP Peninjauan Kembali Brotoseno

Polri Janji Transparan Sampaikan Hasil Sidang KKEP Peninjauan Kembali Brotoseno

Nasional
Kunjungi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang, Nasdem Anggap Nyali Jokowi Patut Dicontoh

Kunjungi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang, Nasdem Anggap Nyali Jokowi Patut Dicontoh

Nasional
Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

Nasional
Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

Nasional
Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Nasional
Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar Dibandingkan Kekerasan Aparat

Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar Dibandingkan Kekerasan Aparat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.