KILAS

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Kompas.com - 15/07/2019, 22:02 WIB
Saat Jokowi dan Prabowo bersama menaiki kereta MRT dari Stasiun Lebak Bulus, Sabtu (12/7/2019). Pertemuan ini bersejarah karena menandakan rekonsiliasi di antara dua kubu yang selama ini membuat masyarakat terbelah sepanjang pemilihan presiden. Instagram Pramono AnungSaat Jokowi dan Prabowo bersama menaiki kereta MRT dari Stasiun Lebak Bulus, Sabtu (12/7/2019). Pertemuan ini bersejarah karena menandakan rekonsiliasi di antara dua kubu yang selama ini membuat masyarakat terbelah sepanjang pemilihan presiden.

KOMPAS.com – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) RI Sodik Mujahid menilai, rekonsiliasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak menjadi masalah selama masih dalam bingkai Empat Pilar MPR.

Empat pilar yang dimaksud adalah Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, nilai-nilai seperti itu perlu diajarkan kepada masyarakat.

“Selama dalam bingkai Empat Pilar MPR, rekonsiliasi tak masalah,” ujar Sodik dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan, nilai-nilai dari Empat Pilar MPR harus dijadikan dasar demokrasi bangsa Indonesia. Terutama dalam hal check and balance.

Baca juga : Amien Rais Setuju Rekonsiliasi, tetapi Bukan dengan Bagi-bagi Kursi

“Kami akan mengkritik sekeras apapun namun tetap dalam bingkai Empat Pilar, bingkai konstitusi”, tuturnya.

Meski demikian, Partai Gerindra juga akan memuji dan mengapresiasi langkah pemerintah bila benar dalam menjalankan pembangunan. Menurutnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, lebih mengutamakan kepentingan bangsa.

Sementara itu, Anggota MPR dari Fraksi Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie berpendapat, rekonsiliasi yang dilakukan pada Sabtu (13/7/2019) lalu itu membawa kesejukan pada bangsa. Dia pun turut mengapresiasi rekonsiliasi tersebut. 

Baca juga : PDI-P: Pertemuan Jokowi-Prabowo Tepis Isu Rekonsiliasi Berbentuk Bagi-bagi Kursi

Syarief mengakui, Pemilu Presiden 2019 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada pemilu kali ini terdapat potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Isu-isu strategis dikalahkan oleh isu-isu primordial.

“Bisa jadi hal itu untuk mengangkat emosional pendukung. Banyak informasi yang diplintir,” imbuhnya.

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MRP) RI Sodik Mujahid dan Syarief Abdullah Alkadrie dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (15/7/2019).  Dok. Humas MPR RI Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MRP) RI Sodik Mujahid dan Syarief Abdullah Alkadrie dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Untuk itu, dia berharap, rekonsiliasi yang dibangun bersifat makro untuk kepentingan bangsa. Untuk kepentingan besar yang perlu dipersamakan.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X