KILAS

DPR: Revitalisasi Alur Pelabuhan Belawan Dibutuhkan untuk Dukung Operasional TPK Fase II

Kompas.com - 15/07/2019, 17:39 WIB
Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sigit Sosiantomo saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara Dok. Humas DPR RIWakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sigit Sosiantomo saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara

KOMPAS.com – Pengembangan Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan Fase II di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara (Sumut) sudah memasuki tahap akhir. Saat ini, pengembangan sudah mencapai 98 persen dan ditargetkan selesai akhir Juli 2019.

Guna mendukung operasional TPK Fase II, Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sigit Sosiantomo mengusulkan, agar dilakukan revitalisasi alur pelayaran di Pelabuhan Belawan.

“Perlu alur laut yang lebar dan dalam untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Belawan," ungkap Sigit disela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Belawan, baru-baru ini.


Dalam kunjungan kerja itu, Sigit didampingi oleh Direktur Kepelabuhan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) M. Tohir, Kepala Kantor Syahbandar Utama Belawan Sugeng Wibowo, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Jece Julita Piris, dan Kepala Distrik Navigasi Belawan Abd. Azis.

Baca juga : Ini Tampilan Pelabuhan Sibolga yang Diklaim Terbaik se-Asia Pasifik

Menurut Sigit, pelabuhan yang dikelola PT Pelindo I itu membutuhkan pelebaran dan pendalaman alur lintasan. Pasalnya, daerah sekitar pelabuhan memiliki tingkat sedimentasi tinggi.

Jika tidak segera direvitalisasi, Sigit khawatir sedimentasi akan menghambat aktivitas keluar masuk kapal.

“Sesuai Undang-undang (UU) Pelayaran, pengerukan alur ini menjadi tugas pemerintah dan sejauh ini belum dilaksanakan. Jadi, kami minta kepada Otoritas Pelabuhan Belawan untuk segera mengajukan usulan pengerukkan," papar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Jece Julita Piris mengatakan, usulan pengerukan sudah disampaikan ke pemerintah, dalam hal ini Perhubungan Laut, tapi belum terakomodir.

Baca juga : Pelabuhan Belawan Bakal Dipakai untuk Kargo Domestik

Jece menjelaskan, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (15/7/2019), untuk pengerukan alur dibutuhkan anggaran sebesar Rp 90 miliar per tahun.

Sebagai informasi, TPK Belawan Fase II akan memiliki panjang dermaga 350 meter, sehingga nantinya total tambahan dermaga mencapai 700 m.

Dengan rampungnya TPK Belawan Fase I dan II serta kondisi terminal peti kemas saat ini, kapasitas Pelabuhan Belawan diprediksi akan mencapai 2 juta teus per tahun.

Melalui pengembangan tersebut, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional, khususnya wilayah Sumut dan sekitarnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X