Cerita Dirut PT PJB Dapat Pesan "Semoga Tahun Depan Bisa Ganti Judul" dari Eni Maulani Saragih

Kompas.com - 15/07/2019, 16:59 WIB
Sidang lanjutan terdakwa mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/7/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang lanjutan terdakwa mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantra mengaku pernah mendapat pesan dari mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih usai bertemu mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Hal itu diungkapkan Iwan saat bersaksi untuk terdakwa Sofyan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (15/7/2019). Adapun Sofyan merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau-1.

Menurut Iwan, pesan itu disampaikan usai dirinya mengikuti pertemuan di BRI Lounge, 19 Desember 2017.

"Di situ sebenarnya awalnya diundang Pak Supangkat (Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN), beserta Dirut Indonesia Power dan direktur niaganya, kemudian bersama Pak Sofyan membicarakan masalah kinerja," kata Iwan, Senin sore.


Baca juga: Jaksa Pertanyakan Urusan Non Teknis yang Ditempuh Kotjo dalam Proyek PLTU Riau 1

Kemudian, tiba-tiba Eni dan pemegang saham Blackgold Natural Resources, Johannes Budisutrisno Kotjo datang ke ruangan.

Menurut Iwan, Kotjo keberatan soal PT PJB Investasi yang sesuai aturan harus mendapat saham 51 persen. Sementara, dalam kesepakatan penyetoran modal, PJBI hanya mampu menyetor 10 persen dari 51 persen. Sisanya yang 41 persen dibayarkan oleh China Huadian Engineering (CHE) dan Blackgold.

"Pak Kotjo mengatakan bahwa mereka keberatan 51 persen sangat berat, kontrolnya tidak bisa penuh lah. Kemudian Pak Sofyan memberikan arahan untuk meminta CHE memenuhinya dan proses saja sesuai Good Corporate Govenance," kata Iwan.

Baca juga: Dirut PT PJB Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Kasus Sofyan Basir

Jaksa KPK Ronald Worotikan pun bertanya ke Iwan, apa pesan yang disampaikan Eni dalam pertemuan tersebut.

"Justru ketika keluar menunggu mobil di teras itu, yang saya ingat Bu Eni mengatakan, 'Semoga tahun depan bisa ganti judul'. Ya, mungkin kepenginnya Riau ini selesai gitu ya dan ganti yang lain. Yang saya kira begitu," kata Iwan.

Jaksa Ronald kemudian mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) Iwan yang pada intinya menyebutkan Eni Maulani Saragih berkata kepada Iwan 'Agar tahun depan judulnya ganti'.

"Saya menganggap maksudnya Eni agar proyek ini pembahasannya cepat selesai dan diganti dengan yang lain. Saya juga sampaikan kepada Sofyan Basir bahwa CHE belum mau bernegosiasi sesuai aturan PLN. Supangkat tidak berbicara banyak namun menyampaikan hal formal saja terkait pembahasan Riau-1," ujar jaksa Ronald membacakan BAP Iwan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X