PKS Jamin Tak Ada Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

Kompas.com - 15/07/2019, 16:42 WIB
Rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/6/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARRapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/6/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menjamin tidak ada politik uang dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

Dua kandidat calon wakil gubernur DKI yang telah diajukan ke DPRD DKI Jakarta merupakan kader PKS, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

"Saya yang menjamin. Saya menjamin tidak akan melakukan itu (politik uang)," ujar Suhaimi saat dihubungi, Senin (15/7/2019).

Baca juga: PSI Minta KPK Telusuri Dugaan Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

Menurut Suhaimi, tuduhan adanya politik uang agar anggota Dewan hadir dalam pemilihan wagub tidak relevan dengan proses yang berlangsung saat ini.

Sebab, prosesnya belum sampai pada tahap rapat paripurna pemilihan wagub DKI.

"Yang mengisukan itu agak lucu, karena terlalu jauh. Tata tertib (pemilihan wagub) aja belum (disahkan), panitia pemilihan juga belum dibentuk," kata dia.

Baca juga: Hanya Dihadiri 17 Orang, Pembahasan Tatib Pemilihan Wagub DKI Kembali Diundur

Suhaimi meminta tuduhan politik uang dibuktikan. Jika tidak, tuduhan itu sama saja dengan pencemaran nama baik.

"Kalau dibilang begitu, bisa menjatuhkan anggota Dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ucap Suhaimi.

Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta sebelumnya menduga ada politik uang dalam pemilihan wagub DKI Jakarta.

Baca juga: Fraksi Gerindra DPRD DKI Minta PSI Buktikan Tuduhan Politik Uang dalam Pemilihan Wagub

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, dugaan itu berdasarkan informasi dari dua elite politik DKI Jakarta.

"Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor, tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ucap Rian di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin.

Dia menyebut transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dan memenuhi syarat kuorum pemilihan Cawagub DKI Jakarta.

Bahkan untuk satu kursi saat menghadiri pemilihan tersebut bisa dihargai ratusan juta rupiah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

Nasional
KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X