PKS Jamin Tak Ada Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

Kompas.com - 15/07/2019, 16:42 WIB
Rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/6/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARRapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/6/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menjamin tidak ada politik uang dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

Dua kandidat calon wakil gubernur DKI yang telah diajukan ke DPRD DKI Jakarta merupakan kader PKS, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

"Saya yang menjamin. Saya menjamin tidak akan melakukan itu (politik uang)," ujar Suhaimi saat dihubungi, Senin (15/7/2019).

Baca juga: PSI Minta KPK Telusuri Dugaan Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

Menurut Suhaimi, tuduhan adanya politik uang agar anggota Dewan hadir dalam pemilihan wagub tidak relevan dengan proses yang berlangsung saat ini.

Sebab, prosesnya belum sampai pada tahap rapat paripurna pemilihan wagub DKI.

"Yang mengisukan itu agak lucu, karena terlalu jauh. Tata tertib (pemilihan wagub) aja belum (disahkan), panitia pemilihan juga belum dibentuk," kata dia.

Baca juga: Hanya Dihadiri 17 Orang, Pembahasan Tatib Pemilihan Wagub DKI Kembali Diundur

Suhaimi meminta tuduhan politik uang dibuktikan. Jika tidak, tuduhan itu sama saja dengan pencemaran nama baik.

"Kalau dibilang begitu, bisa menjatuhkan anggota Dewan dan bisa mencemarkan nama baik," ucap Suhaimi.

Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta sebelumnya menduga ada politik uang dalam pemilihan wagub DKI Jakarta.

Baca juga: Fraksi Gerindra DPRD DKI Minta PSI Buktikan Tuduhan Politik Uang dalam Pemilihan Wagub

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, dugaan itu berdasarkan informasi dari dua elite politik DKI Jakarta.

"Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor, tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ucap Rian di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin.

Dia menyebut transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dan memenuhi syarat kuorum pemilihan Cawagub DKI Jakarta.

Bahkan untuk satu kursi saat menghadiri pemilihan tersebut bisa dihargai ratusan juta rupiah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Nasional
Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Nasional
Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Nasional
Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Nasional
BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

Nasional
Partai Nasdem dan Partai Buruh Selandia Baru Bicara Potensi Kerja Sama Penanganan Covid-19

Partai Nasdem dan Partai Buruh Selandia Baru Bicara Potensi Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
Pernyataan WHO soal Penularan Covid-19 Lewat Udara dan Tanggapan Pemerintah...

Pernyataan WHO soal Penularan Covid-19 Lewat Udara dan Tanggapan Pemerintah...

Nasional
72.347 Kasus Covid-19 Indonesia dan Ancaman Penularan Lewat Udara...

72.347 Kasus Covid-19 Indonesia dan Ancaman Penularan Lewat Udara...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Update Covid-19 | Klaster Baru Secapa AD

[POPULER NASIONAL] Update Covid-19 | Klaster Baru Secapa AD

Nasional
UU Minerba Digugat ke MK, Ini Tiga Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi

UU Minerba Digugat ke MK, Ini Tiga Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi

Nasional
Gugus Tugas: Masker Jadi Kunci Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara

Gugus Tugas: Masker Jadi Kunci Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara

Nasional
UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

Nasional
Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X