Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Beda dengan Dulu, Sekarang Perangnya Perang Teknologi

Kompas.com - 15/07/2019, 13:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, perang saat ini berbeda dengan dulu.

Di hadapan para calon perwira remaja TNI, Kalla mengatakan, saat ini perang tak lagi dalam hal fisik, tetapi dengan teknologi.

"Sekarang ini perang bukan lagi seperti itu. Yang terjadi, perang teknologi, yang menang yang kuasai teknologi. Teknologi dipakai di militer, kepolisian. Penguasaan teknologi penting," ujar Kalla dalam pembekalan calon perwira remaja di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (15/7/2019).

"Anda beda dengan tentara angkatan 1945. Tentara yang dapat penguasaan teknologi. Anda harus belajar terus untuk hal-hal tersebut," ujar Kalla lagi.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Pajak Perusahaan Digital Jadi Masalah Negara Sedunia

Karena itu, Kalla mengingatkan para calon perwira mempelajari teknologi dengan baik untuk meningkatkan kemampuan dalam menjaga keamanan dan pertahanan.

Ia mengatakan, jika generasai muda tak menguasai teknologi, Indonesia akan kalah dengan negara lain.

Kalla pun menyampaikan, ke depan pemerintah akan berinvestasi besar-besaran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sebab, kata dia, sebuah negara bisa maju lantaran didukung infrastruktur yang lengkap dan kualitas SDM yang bagus.

"Seperti dewasa ini, semua kita tergantung Google, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Tentu kita harus kuasai teknologi agar penguasaan teknologi tak kuasai kita. Kita harus manfaatkan SDM sebaik-baiknya," ujar Kalla.

Baca juga: Di Hadapan Para Calon Perwira, Wapres Singgung Pertemuan Jokowi dan Prabowo

"Untuk maju, sebuah bangsa tentu mempunyai banyak syarat. Dalam salah satu syarat ialah kita bekerja keras dengan inovasi, tetapi kerja keras itu tentu harus oleh SDM yang menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

Nasional
PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

Nasional
Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

Nasional
KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

Nasional
Senyum Puan Saat Ditanya Kemungkinan PDI-P Merapat ke Prabowo

Senyum Puan Saat Ditanya Kemungkinan PDI-P Merapat ke Prabowo

Nasional
KPU Sebut Permohonan Anies-Muhaimin Bukan Ranah MK, Harus Ditolak

KPU Sebut Permohonan Anies-Muhaimin Bukan Ranah MK, Harus Ditolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com