Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Secure Parking di UI, Mahasiswa dan Ojek Pangkalan Unjuk Rasa

Kompas.com - 15/07/2019, 12:52 WIB
Cynthia Lova,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com — Seluruh akses menuju Universitas Indonesia (UI) saat ini sudah menerapkan Secure Parking. Di hari pertama uji coba penerapan sistem ini, sejumlah akses masuk menuju UI macet panjang.

Hal tersebut menyebabkan sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan gerbang utama Universitas Indonesia pada Senin (15/7/2019).

Pantauan Kompas.com pada pukul 11.00 WIB tidak hanya mahasiswa, para pengemudi ojek pangkalan di kawasan tersebut pun meramaikan aksi itu.

Salah satu mahasiswa Universitas Indonesia, Manik Margana Mahendra, mengatakan, penerapan parkir ini perlu dikaji lagi.

Sebab, adanya Secure Parking ini membuat macet di sejumlah ruas jalan yang mengakses ke UI.

"Kami ingin membuat peraturan ini dikaji. Coba lihat tadi pagi itu macet panjang sampai fly over Kelapa Dua Cimanggis," ujar Manik di lokasi, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Transjakarta Akan Melintas di Kawasan UI Depok pada Agustus

Ia mengatakan, Secure Parking juga memberatkan para mahasiswa.

"Memberatkan semua mahasiwa ini secara kami kan udah uang kuliah mahal masa parkiran juga mahal," ucapnya.

Sementara ojek pangkalan, Heru (62), mengaku resah dengan adanya penerapan tarif parkir tersebut.

Menurut informasi, tarif yang akan diberlakukan untuk mobil seharga Rp 4.000 hingga Rp 6.000. Kemudian, motor dikenai tarif Rp 2.000 untuk satu jam pertama dan tiap jam selanjutnya dikenai tarif Rp 1.000 hingga maksimal Rp 4.000.

"Saya kan cari makan dari sini (UI) kalau bayar masuk ke UI malah beratin kami dong para ojek pangkalan," ujar Heru.

Heru yang sudah dua puluh tahunan bekerja menjadi ojek pangkalan di Universitas Indonesia mengatakan, penerapan tarif parkir ini merugikan banyak orang, khususnya ojek pangkalan.

"Kami kan bukan karyawan yang punya gaji bulanan. Sumber hidup kehidupan kami dari ojek pangkalan. Kami menyekolahkan anak, memberi nafkah anak dari sini (ojek pangkalan). Kalau dari sini aja kami bayar masuknya, yang ada kami tekor dong," kata Heru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com