Kompas.com - 15/07/2019, 10:33 WIB
Baiq Nuril Maqnun,  korban pelecehan seksual yang justru divonis penjara  karena perekaman ilegal, mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin  (15/7/2019). Kedatangan Baiq Nuril adalah untuk menyerahkan surat pengajuan amnesti kepada Presiden Joko Widodo.  KOMPAS.com/IhsanuddinBaiq Nuril Maqnun, korban pelecehan seksual yang justru divonis penjara karena perekaman ilegal, mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019). Kedatangan Baiq Nuril adalah untuk menyerahkan surat pengajuan amnesti kepada Presiden Joko Widodo.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Baiq Nuril Maqnun, korban pelecehan seksual yang justru divonis penjara karena perekaman ilegal, mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Kedatangan Baiq Nuril adalah untuk menyerahkan surat pengajuan amnesti kepada Presiden Joko Widodo.

Pantauan Kompas.com, Baiq Nuril tiba di Kompleks Istana pukul 09.58 WIB. Ia didampingi sejumlah kuasa hukumnya. Ada juga anggota DPR fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka dan Direktur Amnesti Internasional Usman Hamid.

Baca juga: Kejari Mataram Tunda Eksekusi Baiq Nuril

"Hari ini ibu Baiq Nuril dkk akan menyerahkan surat kepada Presiden tentang pemberian amnesti untuk dirinya atas arahan sekretariat negara," kata Usman Hamid kepada wartawan setibanya di lokasi.

Setelah itu rombongan Baiq Nuril langsung menuju Kantor Staf Presiden untuk menyerahkan surat kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Pertemuan antara Baiq Nuril dkk dan Moeldoko berlangsung tertutup.

Kasus ini bermula saat Baiq Nuril menerima telepon dari Kepsek M pada 2012.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam perbincangan itu, Kepsek M menceritakan tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Karena merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.

Baca juga: Pulang Mencari Keadilan, Baiq Nuril Rindu Keluarga dan Tanaman Stroberi

Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut.

MA lewat putusan kasasi pada 26 September 2018 menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis hukuman itu diberikan sesuai dengan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE. Belakangan, Baiq Nuril mengajukan PK, tetapi ditolak oleh MA. 

Kompas TV Presiden Joko Widodo berjanji akan segera memutuskan amnesti bagi Baiq Nuril, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, setelah memperoleh rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM.<br /> Presiden menyebut, hingga saat ini, rekomendasi itu, belum ia terima. Setelah menerima rekomendasi Menkumham, presiden melalui menteri sekretaris negara akan meminta pertimbangan hukum ke Komisi III DPR, yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Unggahan Medsos atas Nama Andi Putra Kuansing, KPK Geledah Kamar Tahanannya

Ada Unggahan Medsos atas Nama Andi Putra Kuansing, KPK Geledah Kamar Tahanannya

Nasional
Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, MUI: Kontraproduktif dengan Fakta Historis

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, MUI: Kontraproduktif dengan Fakta Historis

Nasional
Kenang Sosok Sekjen Kemendagri yang Meninggal Dunia, Tjahjo: Almarhum Pekerja Keras

Kenang Sosok Sekjen Kemendagri yang Meninggal Dunia, Tjahjo: Almarhum Pekerja Keras

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Muhammadiyah soal Kemenag Hadiah untuk NU | Pujian Profesor Singapura untuk Jokowi Tidak Mengada-ada

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Muhammadiyah soal Kemenag Hadiah untuk NU | Pujian Profesor Singapura untuk Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
KPK Amankan Dokumen hingga Uang Saat Geledah 2 Lokasi di Palembang

KPK Amankan Dokumen hingga Uang Saat Geledah 2 Lokasi di Palembang

Nasional
Sidang Stepanus Robin, Jaksa KPK Akan Hadirkan Azis Syamsuddin dan Ajay M Priatna

Sidang Stepanus Robin, Jaksa KPK Akan Hadirkan Azis Syamsuddin dan Ajay M Priatna

Nasional
Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Nasional
4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

Nasional
Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

Nasional
Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.