ICW Usul "Fit and Proper Test" Capim KPK Dilakukan Anggota DPR Periode Mendatang

Kompas.com - 15/07/2019, 08:41 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) mengusulkan tahapan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 dilakukan oleh anggota DPR periode 2019-2024.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menuturkan, tahap fit and proper test menjadi penting karena pada fase akan menghasilkan lima komisioner KPK terpilih.

"Rasanya lebih baik jika wewenang untuk melakukan tahapan fit and proper test diberikan pada anggota DPR periode mendatang. Karena, anggota DPR di periode ini kerap melakukan tindakan kontraproduktif dengan kerja pemberantasan korupsi oleh KPK," ujar Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Pansel Diminta Telusuri Masalah Hukum hingga Berita Miring 192 Capim KPK

Kontraproduktif yang dimaksud, lanjutnya, seperti pembentukan hak angket yang terkesan ingin melemahkan kewenangan KPK. Selain hak angket, persoalan legislasi juga tak banyak berubah.

"Keinginan untuk merevisi UU KPK dan pembahasan rancangan KUHAP menjadi bukti nyata bahwa legislatif saat ini tidak berpihak pada pemberantasan korupsi," paparnya kemudian.

Alasan lain, adalah karena praktik korupsi. Data ICW per April 2019 menyebutkan, setidaknya ada 22 anggota DPR periode 2014-2019 yang ditetapkan tersangka oleh KPK.

Kurnia menuturkan, data itu menjadi menjadi alasan kuat untuk mendorong agar proses penentuan pimpinan KPK dilakukan anggota DPR periode 2019-2024.

"Kemudian secara kelembagaan, pimpinan KPK terpilih periode 2019-2024 akan melakukan koordinasi dengan anggota DPR baru. Maka, tidak ada urgensi untuk anggota DPR saat ini yang melakukan fit and proper test," tegasnya.

Baca juga: 11 Jenderal Polisi Daftar Capim KPK, Ini Kata Saut Situmorang

Seperti diketahui, pansel capim KPK meloloskan 192 capim dari 384 yang mendaftar. Selanjutnya, mereka akan mengikuti uji kompetensi, terdiri atas tes obyektif dan penulisan makalah pada 18 juli.

Kemudian hasil uji kompetensi akan diumumkan 25 juli, lalu disusul tes psikologi, kesehatan, penilaian profil, dan uji publik serta wawancara.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Nasional
Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Nasional
Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Nasional
Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Nasional
Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Nasional
Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Nasional
Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Nasional
Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Nasional
Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Nasional
Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Nasional
Wapres Sebut Pemerintah Telah Berupaya Percepat Perizinan dengan Teknologi Digital

Wapres Sebut Pemerintah Telah Berupaya Percepat Perizinan dengan Teknologi Digital

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X