ICW Usul "Fit and Proper Test" Capim KPK Dilakukan Anggota DPR Periode Mendatang

Kompas.com - 15/07/2019, 08:41 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan tahapan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 dilakukan oleh anggota DPR periode 2019-2024.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menuturkan, tahap fit and proper test menjadi penting karena pada fase akan menghasilkan lima komisioner KPK terpilih.

"Rasanya lebih baik jika wewenang untuk melakukan tahapan fit and proper test diberikan pada anggota DPR periode mendatang. Karena, anggota DPR di periode ini kerap melakukan tindakan kontraproduktif dengan kerja pemberantasan korupsi oleh KPK," ujar Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Pansel Diminta Telusuri Masalah Hukum hingga Berita Miring 192 Capim KPK

Kontraproduktif yang dimaksud, lanjutnya, seperti pembentukan hak angket yang terkesan ingin melemahkan kewenangan KPK. Selain hak angket, persoalan legislasi juga tak banyak berubah.

"Keinginan untuk merevisi UU KPK dan pembahasan rancangan KUHAP menjadi bukti nyata bahwa legislatif saat ini tidak berpihak pada pemberantasan korupsi," paparnya kemudian.

Alasan lain, adalah karena praktik korupsi. Data ICW per April 2019 menyebutkan, setidaknya ada 22 anggota DPR periode 2014-2019 yang ditetapkan tersangka oleh KPK.

Kurnia menuturkan, data itu menjadi menjadi alasan kuat untuk mendorong agar proses penentuan pimpinan KPK dilakukan anggota DPR periode 2019-2024.

"Kemudian secara kelembagaan, pimpinan KPK terpilih periode 2019-2024 akan melakukan koordinasi dengan anggota DPR baru. Maka, tidak ada urgensi untuk anggota DPR saat ini yang melakukan fit and proper test," tegasnya.

Baca juga: 11 Jenderal Polisi Daftar Capim KPK, Ini Kata Saut Situmorang

Seperti diketahui, pansel capim KPK meloloskan 192 capim dari 384 yang mendaftar. Selanjutnya, mereka akan mengikuti uji kompetensi, terdiri atas tes obyektif dan penulisan makalah pada 18 juli.

Kemudian hasil uji kompetensi akan diumumkan 25 juli, lalu disusul tes psikologi, kesehatan, penilaian profil, dan uji publik serta wawancara.

Kompas TV Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim)KPK mengumumkan kandidat yang lolos pada tahap awal seleksi. Dari total 376 pendaftar, ada 192 orang yang lolos.Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menyampaikan bahwa dari 192 orang itu lolos dari seleksi administrasi. Setelahnya mereka akan mengikuti uji kompetensi. #CapimKPK #PanselCapim #KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta 'Upah' 3 Persen

Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta "Upah" 3 Persen

Nasional
Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Nasional
Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Nasional
Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Nasional
Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Nasional
Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Nasional
Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Nasional
Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.