Yusril, Habil Marati, dan Strategi Rekonsiliasi Pilpres...

Kompas.com - 15/07/2019, 07:20 WIB
Kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKuasa hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Jadi kasusnya Pak Habil yang sekarang ini saya tangani ini, tiba saatnya nanti kasus kami pelajari semua, saya akan sampaikan ke Pak Jokowi. Pak, ini saatnya Bapak memberikan amnesti abolisi kepada mereka yang disangka makar, baik yang terkait dengan 212 maupun yang sekarang ini terjadi.

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Ungkap Alasannya Jadi Pengacara Habil Marati

Saya pikir itu baik bagi bangsa ini, baik bagi Pak Jokowi juga. Bahwa masyarakat akan melihat Pak Jokowi orang baik hati yang murah hati, orang yang... mungkin juga Pak Wiranto, yang mau dibunuh itu... Sudahlah, kita saling memafkan, rekonsiliasi. Semua dengan jiwa besar. Saya pikir bangsa kita jadi bersatu kembali. Luka-luka kita selesai.

Cuma ya harus dikasih catatan seperti saya dulu mendraf amnesti dan abolisi kepada GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Jadi itu ada klausul. Amnesti dan abolisi ini menjadi batal demi hukum apabila mereka yang diberikan amnesti dan abolisi ini kembali menggunakan senjata untuk memperjuangkan Aceh merdeka. Jadi tetap terikat pada satu syarat.

Apakah Anda hendak menjadi jembatan bagi elemen-elemen yang berseberangan di negeri ini?

Ya sudah banyak saya melakukan hal seperti itu sebenarnya. Dulu misalnya pada 1999 sesudah terjadi masalah Timor Timur. Sudah terjadi kerusuhan Mei. Itu kan ada suara-suara membentuk semacam International Tribunal. Di Indonesia ini, kayak Rwanda dan Yugoslavia.

Itu saya mati-matian membuat Undang-Undang Pengadilan HAM. Dan itu meyakinkan dunia internasional, termasuk Dewan HAM PBB. Karena pada waktu itu di Dewan Keamanan PBB kita khawatir karena upaya untuk membentuk International Tribunal itu. Jadi dengan itu kan banyak perwira kita terselamatkan. Termasuk barangkali Pak Wiranto. Termasuk Pak Prabowo juga ya pada waktu itu.

Jadi ya tanpa beliau-beliau itu tahu saya melakukan upaya-upaya yang sebenarnya untuk melindungi bukan saja para jenderal kita pada waktu itu. Tapi juga kepentingan kita sebagai bangsa dan negara.

Konsep rekonsiliasi ini datang, dari Pak Jokowi atau Anda sendiri?

Saya jalan sendiri dulu. Tapi pikiran seperti ini belum saya kemukakan. Jadi Anda (Kompas.com) saja yang malah tanya. Tapi sudah ada dalam pikiran saya.

Tapi saya berkoordinasi dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi keluar kemarin. Tapi message sudah saya sampaikan. Saya menangani masalah Pak Habil karena Pak Habil meminta. Jadi saya akan bertemu beliau. Mungkin saya akan tangani. Pokoknya jangan khawatirlah. Pasti yang terbaik buat kita semualah. Alhamdulillah ya beliau (Presiden) itu percaya pada saya.

Bagaimana respons Presiden ketika Anda memberi tahu akan menangani kasus Habil?

Ha-ha-ha... Pak Jokowi kan orangnya santai saja kalau saya ajak ngomong. "Gimana, Prof?" (menirukan gaya bicara Jokowi). "Pak Yusril, dijalankan saja".

Orangnya kan enggak terlalu njelimet pikirannya. Simpel-simpel saja. Sederhana saja.

Baca juga: Jadi Pengacara Tersangka Rencana Pembunuhan Pejabat, Yusril Sudah Beri Tahu Jokowi

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember: 17.479 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 4 Desember: 17.479 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Indonesia Berikan Tiga Usulan untuk Perkuat Sektor Keamanan di Negara Pascakonflik

Indonesia Berikan Tiga Usulan untuk Perkuat Sektor Keamanan di Negara Pascakonflik

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 466.178 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE 4 Desember: Total 466.178 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Satgas Sebut Libur Panjang Sebabkan Kasus Covid-19 Naik 50-100 Persen

Satgas Sebut Libur Panjang Sebabkan Kasus Covid-19 Naik 50-100 Persen

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 5.803, Kasus Covid-19 Kini Ada 563.680 Orang

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5.803, Kasus Covid-19 Kini Ada 563.680 Orang

Nasional
62 Persen Calon Kepala Daerah Petahana Kekayaannya Bertambah Lebih dari Rp 1 Miliar

62 Persen Calon Kepala Daerah Petahana Kekayaannya Bertambah Lebih dari Rp 1 Miliar

Nasional
Jokowi: Indonesia Tertinggal dari Negara Lain dalam Menangkap Peluang Ekspor

Jokowi: Indonesia Tertinggal dari Negara Lain dalam Menangkap Peluang Ekspor

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Nasional
Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Nasional
KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

Nasional
Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Nasional
Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Nasional
Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Nasional
KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

Nasional
Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X