Yusril, Habil Marati, dan Strategi Rekonsiliasi Pilpres...

Kompas.com - 15/07/2019, 07:20 WIB
Kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKuasa hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Yusril Ihza Mahendra punya maksud lain. Langkahnya menjadi pengacara sejumlah tersangka tindak pidana makar di negeri ini tidak hanya didasarkan atas argumentasi hukum, tetapi juga bermuara pada cita-cita mulia, rekonsiliasi.

Yusril diketahui merupakan kuasa hukum pasangan capres cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Namun, pria yang sempat menjadi pengacara tersangka makar Rachmawati Soekarnoputri dan Kivlan Zen itu belakangan juga menangani perkara Habil Marati, tersangka pendana rencana pembunuhan empat pejabat yang notabene anak buah Presiden Jokowi.

Berdasarkan keterangan kepolisian, Habil diduga memberikan uang sebesar 4.000 dollar Singapura dan Rp 50 juta kepada Kivlan Zen untuk membeli senjata api.

Senjata api itu yang akan digunakan untuk membunuh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden bidang Intelijen Gories Mere.

Kasus rencana pembunuhan keempat pejabat tersebut muncul di tengah upaya penyelidikan kerusuhan terkait hasil Pilpres 2019 pada 21-22 Mei.

Lantas, bagaimana Yusril menjalankan strateginya itu? Berupaya meringankan, bahkan membebaskan tersangka rencana pembunuhan pejabat, tetapi juga mengarahkan ke jalan rekonsiliasi elemen-elemen negeri?

Wartawan Kompas.com, Rakhmat Nur Hakim, Kristian Erdianto, dan Fabian Januarius Kuwado, berkesempatan mewawancarai Yusril secara khusus di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta Selatan, pada Jumat (12/7/2019). Berikut petikan wawancaranya:

Mengapa tertarik menangani kasus Habil Marati?

Tentu Anda akan tanya bukankah saya ini jadi lawyer-nya Pak Jokowi-Ma'ruf Amin. Tapi saya juga menangani kasusnya Pak Habil Marati. Atau seperti dulu saya membela HTI di pengadilan TUN sampai selesai di MA. Akhirnya kami kalah semua. Tapi di sisi lain saya juga menjadi lawyer-nya Pak Jokowi-Ma'ruf Amin dan sering kali pemerintah minta bantuan saya juga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum terkait juga soal-soal politik di negara ini.

Barangkali ini sisi uniknya. Hal yang barangkali orang tidak mau lakukan atau tidak bisa lakukan tapi saya coba lakukan. Kemudian menemukan satu jalan keluarnya. Dan saya pikir saya berhubungan baik dengan semua pihak. Dan saya senang semua pihak percaya pada saya.

Persoalannya Pak Habil ini saya melihat ini kaitannya dengan upaya kita melakukan rekonsiliasi. Saya kira rekonsiliasi itu penting sesudah terjadinya hiruk pikuk pilpres, pileg yang begitu melelahkan kita semua. Lalu terjadi ketegangan. Masyarakat kita sepertinya terbelah dan saya pribadi mengalami hal itu. Kawan-kawan yang selama ini baik sama saya kadang-kadang juga kalau lagi susah minta tolong pada saya tiba-tiba jadi musuh.

Tiap hari saya dicaci-maki di media. Bahkan saya dibilang sudah kafir, sudah murtad dari Islam. Saya pikir ini hanya urusan pilpres, urusan kita beda pilihan, Anda dukung Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandi, saya dukung Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, kok lantas Anda kemudian mengatakan saya murtad, saya jadi kafir. Sejak kapan Anda ini jadi Tuhan, saya pikir begitu ya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X