Yusril, Habil Marati, dan Strategi Rekonsiliasi Pilpres...

Kompas.com - 15/07/2019, 07:20 WIB
Kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKuasa hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Yusril Ihza Mahendra punya maksud lain. Langkahnya menjadi pengacara sejumlah tersangka tindak pidana makar di negeri ini tidak hanya didasarkan atas argumentasi hukum, tetapi juga bermuara pada cita-cita mulia, rekonsiliasi.

Yusril diketahui merupakan kuasa hukum pasangan capres cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Namun, pria yang sempat menjadi pengacara tersangka makar Rachmawati Soekarnoputri dan Kivlan Zen itu belakangan juga menangani perkara Habil Marati, tersangka pendana rencana pembunuhan empat pejabat yang notabene anak buah Presiden Jokowi.

Berdasarkan keterangan kepolisian, Habil diduga memberikan uang sebesar 4.000 dollar Singapura dan Rp 50 juta kepada Kivlan Zen untuk membeli senjata api.


Senjata api itu yang akan digunakan untuk membunuh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden bidang Intelijen Gories Mere.

Kasus rencana pembunuhan keempat pejabat tersebut muncul di tengah upaya penyelidikan kerusuhan terkait hasil Pilpres 2019 pada 21-22 Mei.

Lantas, bagaimana Yusril menjalankan strateginya itu? Berupaya meringankan, bahkan membebaskan tersangka rencana pembunuhan pejabat, tetapi juga mengarahkan ke jalan rekonsiliasi elemen-elemen negeri?

Wartawan Kompas.com, Rakhmat Nur Hakim, Kristian Erdianto, dan Fabian Januarius Kuwado, berkesempatan mewawancarai Yusril secara khusus di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta Selatan, pada Jumat (12/7/2019). Berikut petikan wawancaranya:

Mengapa tertarik menangani kasus Habil Marati?

Tentu Anda akan tanya bukankah saya ini jadi lawyer-nya Pak Jokowi-Ma'ruf Amin. Tapi saya juga menangani kasusnya Pak Habil Marati. Atau seperti dulu saya membela HTI di pengadilan TUN sampai selesai di MA. Akhirnya kami kalah semua. Tapi di sisi lain saya juga menjadi lawyer-nya Pak Jokowi-Ma'ruf Amin dan sering kali pemerintah minta bantuan saya juga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum terkait juga soal-soal politik di negara ini.

Barangkali ini sisi uniknya. Hal yang barangkali orang tidak mau lakukan atau tidak bisa lakukan tapi saya coba lakukan. Kemudian menemukan satu jalan keluarnya. Dan saya pikir saya berhubungan baik dengan semua pihak. Dan saya senang semua pihak percaya pada saya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Nasional
Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Nasional
DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Nasional
Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Polri Ungkap 3 Jaringan Internasional Narkoba WN Kamerun, Thailand, dan Indonesia

Nasional
Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Ketua DPP: PKB Incar 6 Pos Kementerian atas Usulan Kiai

Nasional
Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Catatan Jurnal Perempuan untuk Pemerintahan Jokowi-JK tentang Isu Perempuan

Nasional
Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah 'Berkeringat'

Soal Menteri, Erick Thohir Ingin Jokowi-Ma'ruf Pilih yang Sudah "Berkeringat"

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Sandiaga Sebut Prabowo dan Edhy Prabowo Lebih Pantas Jadi Menteri Jokowi

Nasional
Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Kalla Kritik Pengeras Suara Masjid yang Jelek

Nasional
Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Sandiaga Sebut Prabowo Berulang Kali Tawari Dirinya Kembali Jadi Wagub DKI

Nasional
Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Tipo Tak Dikoreksi Melalui Rapat Paripurna, UU KPK Dinilai Tidak Sah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X