Kata Yusril soal Upaya Bebaskan Tersangka Donatur Rencana Pembunuhan Wiranto hingga Yunarto

Kompas.com - 15/07/2019, 06:40 WIB
Kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKuasa hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati berpotensi dikenakan pasal makar terkait kasus dugaan rencana pembunuhan terhadap empat pejabat tinggi negara oleh kepolisian. Dalam kasus ini, Habil menjadi tersangka penyandang dana.

Berdasarkan keterangan polisi, Habil berperan memberikan uang sejumlah Rp 150 juta untuk membeli senjata kepada tersangka lain, yaitu Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

Senjata itu diduga akan digunakan untuk membunuh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.

Selain itu, Habil juga diduga penyandang dana aksi unjuk rasa yang berujung rusuh di depan Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 21-22 Mei 2019. 

Kepada kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, Habil rupanya mengakui bahwa dirinya memang memberikan uang kepada Kivlan Zen. Namun, Habil tidak mengetahui uang tersebut akan digunakan untuk membeli senjata.

Menurut Yusril, Habil hanya mengetahui bahwa yang diberikan akan dipakai untuk membiayai aksi demonstrasi.

"Jadi kalau dari versinya Pak Habil, beliau mengakui memberikan sumbangan dana untuk melakukan kegiatan. Kegiatan apa, beliau tidak mengetahui detail, kegiatan unjuk rasa seperti itu," ujar Yusril dalam wawancara ekslusif dengan Kompas.com di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta Jumat (12/7/2019).

Baca juga: Selasa, Kivlan Zen Kembali Diperiksa soal Uang dari Habil Marati

"Tapi menurut Pak Habil, beliau tidak mengetahui dan tidak bermaksud agar uang yang disumbangkannya itu untuk membeli senjata. Senjata itu kemudian akan digunakan untuk (perencanaan) membunuh beberapa tokoh di negara kita ini," lanjut dia.

Di sisi lain, penyidik kepolisian meyakini kemungkinan Habil mengetahui uang itu akan digunakan untuk membeli senjata dan membunuh pejabat tinggi negara, selain untuk mendanai demonstrasi. Hal itu diketahui pihak penyidik dari pengumpulan alat bukti dan keterangan para saksi.

Kendati demikian, Yusril belum mau memberikan penilaian pendapat siapa yang dapat dianggap benar, kliennya atau penyidik. Yusril yang juga merupakan pengacara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi itu, mengaku masih menggali fakta-fakta guna mencari kebenaran materiil.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Nasional
Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Nasional
Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Nasional
Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Nasional
Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Nasional
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Nasional
JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Nasional
Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Nasional
Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Nasional
Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

Nasional
UPDATE: 4.267 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Ada 1.000

UPDATE: 4.267 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Ada 1.000

Nasional
Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Nasional
Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Nasional
Polisi Ungkap Motif Enam Terduga Pelaku Bunuh Wartawan di Mamuju

Polisi Ungkap Motif Enam Terduga Pelaku Bunuh Wartawan di Mamuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X