Prabowo Diharap Jadi Oposisi Proporsional bagi Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 14/07/2019, 12:13 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) memberi hormat kepada Presiden Joko Widodo (kiri) usai memberikan keterangan kepada wartawan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj. Wahyu Putro AKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) memberi hormat kepada Presiden Joko Widodo (kiri) usai memberikan keterangan kepada wartawan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan lingkaran elite politik pendukungnya berperan sebagai oposisi bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Peran yang kita harapkan adalah check and balances. Itu sesuatu yang sangat kita perlukan di dalam sistem presidensial, di tengah posisi Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan yang sangat kuat," kata Titi kepada Kompas.com, Minggu (14/7/2019).

Oleh karena itu, Titi berharap pihak Prabowo bisa berperan secara proporsional di parlemen untuk mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Tentu harus diperankan secara proporsional. Ini juga bisa menjadi edukasi politik yang baik ke masyarakat kita," kata Titi.


"Jadi diskursus politik, dialog politik tetap harus berjalan tanpa kemudian menegasikan peran dari masing pihak sebagai bagian dari pemerintahan atau sebagai penyeimbang di parlemen," ujarnya.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo, Bertemu di MRT, Pesan Akhiri Cebong-Kampret dan Makan Bareng

Hal itu, menurut Titi, guna memastikan agar visi, misi, dan program kerja kandidat terpilih bisa terpenuhi dan terwujud untuk kepentingan masyarakat luas.

"Dia (pihak oposisi) menjadi bagian dari pengawasan dan kontrol agar berbagai program dan janji politik yang ditawarkan itu bisa direalisasikan ke seluruh rakyat Indonesia. Agar itu tidak terjadi keterputusan antara rakyat dan para pejabat publik terpilih," kata Titi.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan bahwa pihaknya siap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan. Pernyataan ini disampaikan Prabowo usai bertemu Jokowi.

"Oposisi juga siap, check and balance siap," ujar Prabowo selepas makan siang bersama Presiden Joko Widodo di FX Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).

Kendati demikian, Prabowo tidak mengungkapkan sikap resminya apakah tetap menjadi oposisi atau mendukung pemerintah.

"Yang penting negara kita kuat, kita bersatu," kata Prabowo.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X