Tempo Taati Putusan Dewan Pers soal Judul 'Tim Mawar', tetapi...

Kompas.com - 13/07/2019, 17:48 WIB
Pimpinan Redaksi koran Tempo, Budi Setyarso, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comPimpinan Redaksi koran Tempo, Budi Setyarso, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Redaksi Tempo menghormati keputusan Dewan Pers mengenai penggunaan kata " Tim Mawar" dalam sejumlah pemberitaannya.

Tempo pun siap menerbitkan hak jawab pada edisi berikutnya dari pihak yang disebut dalam pemberitaan tersebut, yakni Mayjen TNI (Purn) Chairawan.

"Tempo menaati keputusan Dewan Pers dan karenanya dalam penerbitan terbaru, hak jawab dari Bapak Chairawan akan kami muat sebagai pelaksana rekomendasi Dewan Pers," ujar pemimpin redaksi Koran Tempo Budi Setyarso saat dihubungi, Sabtu (13/7/2019).

Baca juga: Kesimpulan Sementara, Dewan Pers Sebut Pemberitaan Tim Mawar Tempo adalah Karya Jurnalistik

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa putusan Dewan Pers itu bukan berarti pemberitaan Tempo tidak berkualitas seluruhnya. Ia mengingatkan, yang menjadi obyek putusan Dewan Pers hanyalah pada judul, bukan konten berita.

"Hanya ada satu item yang disebut menghakimi, yaitu judulnya 'Tim Mawar'. Sebetulnya, konsepnya bukan konten liputannya yang dipersoalkan Dewan Pers. Tapi judulnya yang mengambil judul 'Tim Mawar'," tutur Budi.

Lagipula sebelumnya, redaksi Tempo juga sudah membeberkan argumentasi ke Dewan Pers mengapa memilih kata 'Tim Mawar' dalam judul beberapa pemberitaannya di majalah.

"Dalam pertemuan dengan Dewan Pers, Tempo juga sudah menjelaskan bahwa judul 'Tim Mawar' itu diambil dari wawancara Pak Oka (Fauka Noor Farid, salah satu anggota Tim Mawar). Jadi bukan kami yang menyebut," lanjut dia.

Baca juga: Dewan Pers Putuskan Tim Mawar di Judul Tempo Langgar Kode Etik Jurnalistik

Diberitakan, Dewan Pers memutuskan judul pemberitaan majalah Tempo yang menyebut "Tim Mawar", melanggar kode etik jurnalistik. Judul pemberitaan tersebut dinilai salah karena telah menyimpulkan fakta tanpa disertai data.

"Produk jurnalistik Tempo sebagai investigasi tidak melanggar kode etik jurnalistik. Tapi judul 'Tim Mawar' salah karena menyimpulkan, padahal faktanya sumbernya hanya satu orang dan Tim Mawar sudah bubar," ujar anggota Dewan Pers, Hendry CH Bangun, kepada Kompas.com, Sabtu.

Hendry menuturkan, penggunaan kata "Tim Mawar" dalam judul menjadi dasar keputusan Dewan Pers bahwa Tempo telah melanggar kode etik jurnalistik. Maka dari itu, lanjutnya, Tempo wajib memuat hak jawab dari laporan yang disampaikan oleh eks Komandan Tim Mawar Mayjen (Purn) Chairawan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Nasional
Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Nasional
Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Nasional
Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Nasional
Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Nasional
Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Nasional
Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Nasional
Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Nasional
Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pemerintah Izinkan Semua RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19, IDI Singgung Soal Pembiayaan

Pemerintah Izinkan Semua RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19, IDI Singgung Soal Pembiayaan

Nasional
Satgas Minta Berbagai Pihak Fokus Turunkan Jumlah Kasus Aktif Covid-19

Satgas Minta Berbagai Pihak Fokus Turunkan Jumlah Kasus Aktif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X