Kompas.com - 13/07/2019, 15:17 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan keterangan pers di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan keterangan pers di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, pertemuan antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto sudah lama dinanti. Pertemuan ini dinilai penting bagi rekonsiliasi kelompok pendukung masing-masing.

"Akhirnya elite menangkap semangat ini dan menyudahi persoalan cebong kampret. Ini memang enggak sehat polarisasi seperti itu, dan menggiring pada domain yang enggak perlu," ujar Hamdi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (713/7/2019).

kata "cebong" dan "kampret", lanjut Hamdi, merujuk pada keterbelahan yang terjadi di masyarakat. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Pendukung Jokowi disebut "cebong", sementara pendukung Prabowo disebut "kampret".

Baca juga: Jokowi Bertemu Prabowo, #03PersatuanIndonesia Bergaung di Twitter

Kini, Jokowi dan Prabowo sudah meneladani rekonsiliasi politik. Keinginan rekonsiliasi tersebut pun diharapkan menjalar ke masing-masing akar rumput pendukung.

Menurut Hamdi, masyarakat Indonesia cenderung mencontoh perilaku elite. Jika elite tenang, masyarakat juga tenang. Namun sebaliknya, jika elitenya saling serang, maka gesekan di akar rumput pun tidak terbendung.

"Jangan diperpanjang lagi konfliknya. Capek kita. Tidak usah lagi ada persoalan saat ini," ujar Hamdi.

Baca juga: Pelukan Jokowi-Prabowo yang Akhiri Cebong vs Kampret...

Namun, kerja rekonsiliasi belum selesai. Setelah Prabowo dan Jokowi berangkulan, tugas elite di sekitarnya mesti bersama-sama mendinginkan suasana. Mereka harus mengajak masyarakat untuk merekatkan kembali silaturahim yang renggang selama Pemilu berlangsung.

Untuk jangka panjang, lanjut Hamdi, upaya mengakhiri perseteruan cebong dan kampret ini juga harus dilakukan melalui pendekatan program. Pemerintah harus bisa mewujudkan pemerataan keadilan, pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan.

Sementara itu, oposisi juga mesti terus melaksanakan fungsi kontrol, menyampaikan kritik yang membangun serta masukan jika ada kekurangan atas apa yang dilakukan pemerintah.

"Perlu keseriusan kuat dari para elite untuk meneruskan rekonsiliasi itu," kata Hamdi.

Baca juga: Inilah Momen-momen Hangat Pertemuan Jokowi-Prabowo

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.