Fakta Kasus Foto Cantik Caleg DPD Evi Apita Maya...

Kompas.com - 13/07/2019, 07:41 WIB
Caleg DPD RI terpilih Evi Apita Maya ditemui Kompas.com di komplek BTN Kekalek Mataram, Selasa (14/5/2019). KOMPAS.com/IDHAM KHALIDCaleg DPD RI terpilih Evi Apita Maya ditemui Kompas.com di komplek BTN Kekalek Mataram, Selasa (14/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama calon anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Evi Apita Maya disebut-sebut dalam sidang pendahuluan sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK).

Nama Evi muncul sejak dituding melakukan manipulasi terhadap foto pencalonannya sebagai anggota DPD RI Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh lawan politiknya, hingga dugaan pemalsuan foto tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar administrasi Pemilu.

Baca juga: Dituding Palsukan Foto Cantik, Evi Sebut Kerjaan Lawan Politik Tidak Berbobot

Berikut fakta terkait Evi Apita yang diduga memalsukan foto pencalonannya itu: 


Dituduh pemalsuan foto dan politik uang

Dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat, Selasa (14/5/2019), ada pengaduan dari saksi calon anggota DPD RI, Farouk Muhammad dan Oni Husaini Alzufri terkait kecurangan pemilu.

Dalam laporan KPU, Evi diduga melakukan politik uang dengan membagikan sembako saat kampanye dan pemalsuan foto untuk meraih suara terbanyak. 

Evi dituduh menggunakan foto lama sebagai syarat administrasi pencalonan anggota DPD RI.

"Saksi melaporkan bahwa adanya pemalsuan dokumen atau gambar pengunaan foto, sebagai persyaratan administrasi calon perseorangan anggota DPD RI. Semestinya bakal calon mengunakan foto terbaru maksimal 6 bulan sebelum pendaftaran di KPU," kata komisioner KPU NTB Syamsudin.

Banyak dipilih karena foto cantik 

Foto Pencalonan Evi Apita menjadi salah satu sorotan dalam pleno KPU NTB karena foto Evi Apita diduga telah diedit sedemikian rupa menjadi menarik.

Berdasarkan pengakuan warga yang selesai memilih, ia mengaku memilih anggota DPD yang fotonya cantik karena tak mengenal seluruh calon anggota DPD.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X