Kata Jaksa Agung soal Vonis 2 Tahun Penjara Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 12/07/2019, 23:03 WIB
Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet melambaikan tangannya saat bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Ratna sebelumnya dituntut jaksa penuntut umum dengan pidana enam tahun penjara. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANTerdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet melambaikan tangannya saat bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Ratna sebelumnya dituntut jaksa penuntut umum dengan pidana enam tahun penjara.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, pihaknya masih mengkaji dan mendiskusikan vonis terhadap Ratna Sarumpaet atas kasus penyebaran berita bohong atau hoaks.

"Kita lihat, saya sudah bicarakan dengan Jampidum untuk bahas bersama, langkah apa yang dilakukan," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Sebelumnya, Ratna divonis selama dua tahun penjara. Hukuman hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni enam tahun penjara.

Padahal, ketentuannya adalah vonis minimal dua pertiga dari tuntutan yang diajukan. Maka dari itu, pihaknya masih menimbang-nimbang apa langkah hukum berikutnya.

"Protap harapan kita saat ajukan tuntutan ya putusan setidaknya dua pertiga, kan baru sepertiga (vonis Ratna), kita pertimbangkan untuk langkah apa yang dilakukan, apakah harus ada upaya hukum atau tidak," tuturnya.

Baca juga: Saat Vonis Ratna Sarumpaet Dianggap Jadi Bukti Tidak Terlibatnya Prabowo-Sandi

Sebelumnya, Ratna divonis dua tahun penjara lantaran terbukti bersalah telah menyebarkan kebohongan yang menimbulkan keonaran. 

Ratna dijerat dengan 2 pasal, pertama, Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana karena diduga dengan sengaja menimbulkan keonaran. Kedua, Pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Masyarakat Tak Hindari Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Tak Hindari Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kasus Fatwa MA dan Red Notice, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Kasus Fatwa MA dan Red Notice, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
UPDATE 4 Maret: Tambah 176, Total Pasien Covid-19 Meninggal 36.897 Orang

UPDATE 4 Maret: Tambah 176, Total Pasien Covid-19 Meninggal 36.897 Orang

Nasional
Kemenkes: Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sehat

Kemenkes: Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sehat

Nasional
Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Virus Corona B.1.1.7

Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Virus Corona B.1.1.7

Nasional
UPDATE: Tambah 6.440 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.176.356

UPDATE: Tambah 6.440 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.176.356

Nasional
Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Pekerja Seni Ingin Dipercaya Pemerintah

Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Pekerja Seni Ingin Dipercaya Pemerintah

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.264, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.361.098

UPDATE: Bertambah 7.264, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.361.098

Nasional
Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Nasional
Pernyataan Jokowi tentang Benci Produk Asing Dinilai Bisa Jadi Blunder

Pernyataan Jokowi tentang Benci Produk Asing Dinilai Bisa Jadi Blunder

Nasional
KPU Sebut Sudah Klarifikasi Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih ke Disdukcapil

KPU Sebut Sudah Klarifikasi Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih ke Disdukcapil

Nasional
Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Nasional
KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

Nasional
Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Nasional
Airlangga Bertemu Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Golkar: Silaturahmi Politik

Airlangga Bertemu Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Golkar: Silaturahmi Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X