Dari Kasus "Ikan Asin" Galih Ginanjar, Komnas Perempuan Desak Pengesahan RUU PKS

Kompas.com - 12/07/2019, 19:46 WIB
Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolres Metro Jakarta Barat, Sabtu (28/4/2018). KOMPAS.COM/Ardito Ramadhan DWakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolres Metro Jakarta Barat, Sabtu (28/4/2018).

KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Nasional Perempuan Budi Wahyuni mengatakan, kasus video "ikan asin" yang menjerat artis Galih Ginanjar dan dua orang lainnya, Rey Utami dan Pablo Benua, menunjukkan perlunya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dengan jerat pasal dalam UU Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam video yang sempat diunggah di akun YouTube Rey Utami, Galih menjelaskan kondisi organ kewanitaan mantan istrinya dengan menganalogikannya seperti bau ikan asin.

Budi mengatakan, istilah dan pernyataan yang dilontarkan Galih termasuk dalam pelecehan verbal, dilakukan tanpa kontak fisik secara langsung.

Akan tetapi, dalam aturan hukum Indonesia, belum ada satu pasal pun yang bisa menjerat pelaku pelecehan semacam ini.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mendefinisikan pelecehan seksual sebatas pada tindakan yang dilakukan dengan melibatkan kontak fisik secara langsung.

Baca juga: Istilah “Ikan Asin” dan Pelecehan Verbal terhadap Perempuan...

“Saya menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekeran Seksual segera disahkan agar kasus seperti ini bisa tertangani dengan baik karena kalau tidak, larinya ke ITE terus,” kata Budi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/7/2019).

Kasus pelecehan seksual secara verbal atau yang tidak berupa kontak fisik biasanya sulit diperkarakan ke jalur hukum.

Padahal, banyak juga perempuan yang mengalami pelecehan seksual dengan cara ini.

“Justru ini yang sedang diusung Komnas Perempuan karena tidak ada sistem hukum yang mewadahi itu sehingga kasus-kasus ini marak,” kata Budi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

KPK Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, Terkait Bisnis Asuransi dan Reasuransi Migas

Nasional
Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Megawati Usul ke Nadiem Buku Karya Bung Karno Jadi Kurikulum Baca di Sekolah

Nasional
Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Hakim Konstitusi Sarankan KSPI dan KSPSI Perjelas Argumen Pasal UU Cipta Kerja yang Diujikan

Nasional
Menangkan Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Menangkan Sengketa Informasi, ICW Desak Pemerintah Buka Dokumen Perjanjian dengan Mitra Prakerja

Nasional
Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Acara Rizieq Shihab, Polisi Masih dalam Tahap Persiapan Gelar Perkara

Nasional
Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Pemerintah Terus Dorong Percepatan Mencegah Stunting di Desa

Nasional
Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Pandemi Covid-19, Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Depok Tetap Maksimal

Nasional
Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Ini Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat KSPI dan KSPSI ke MK

Nasional
Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Pemerintah Daerah Diminta Kreatif Turunkan Angka Stunting

Nasional
Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Nasional
UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Nasional
UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

Nasional
Selamatkan Anak-anak dari Dampak Pandemi, BPIP Kembangkan Metode Pembelajaran Alternatif

Selamatkan Anak-anak dari Dampak Pandemi, BPIP Kembangkan Metode Pembelajaran Alternatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X