Pansel Diminta Telusuri Masalah Hukum hingga Berita Miring 192 Capim KPK

Kompas.com - 12/07/2019, 16:22 WIB
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Dari pertemuan tersebut, Presiden berharap Pansel KPK menghasilkan calon pimpinan KPK dengan kemampuan managerial dan menguasai dinamika pemberantasan korupsi.KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Dari pertemuan tersebut, Presiden berharap Pansel KPK menghasilkan calon pimpinan KPK dengan kemampuan managerial dan menguasai dinamika pemberantasan korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) meminta tim panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu menelusuri lebih jauh profil 192 pendaftar yang lolos di tahap seleksi administrasi.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, ada tiga indikator yang harus ditelusuri pansel di tahap selanjutnya, yakni terkait dengan rekam jejak, persoalan etik, dan asas kepantasan.

"Ada tiga sebenarnya yang harus dilihat lebih jauh oleh pansel terkait dengan rekam jejak. Pertama memang harus dilihat apakah yang bersangkutan pernah melanggar hukum. Kedua persoalan etik dan ketiga asas kepantasan," tutur Kurnia kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).

Baca juga: Beberapa Peserta Capim KPK Belum Perbaharui LHKPN, ICW Sebut Seharusnya Pansel Gugurkan


Pada indikator ketiga, yakni asas kepantasan, kata Kurnia, pansel perlu melihat apakah ada capim yang memiliki berita-berita tidak baik dan sudah menjadi konsumsi publik.

ICW pun berharap, pansel melihat informasi dari tiga indikator tersebut untuk ditelusuri lebih lanjut.

Jika nanti ditemukan kebenaran akan informasi-informasi itu, ujar Kurnia, maka sejatinya bisa dijadikan dasar bagi pansel untuk tidak menggugurkan capim yang bersangkutan.

Baca juga: Pansel KPK Loloskan Seluruh Calon dari Polri Meski Belum Lapor LHKPN

"Selain dari itu memang ke depan pansel harus memastikan masukan-masukan dari masyarakat. Kita tidak berharap masukan-masukan itu sekadar formalitas belaka tanpa ada tindak lanjut," paparnya kemudian.

Seperti diketahui, pansel capim KPK meloloskan 192 capim dari 384 yang mendaftar. Selanjutnya, mereka akan mengikuti uji kompetensi, terdiri atas tes obyektif dan penulisan makalah pada 18 juli.

Baca juga: Fakta Seleksi Awal Capim KPK: Seluruh Jenderal Polisi Lolos, 5 Internal KPK Gugur

Kemudian hasil uji kompetensi akan diumumkan 25 juli, lalu disusul tes psikologi, kesehatan, penilaian profil, dan uji publik serta wawancara.

Adapun masyarakat juga bisa menyampaikan lewat surat elektronik ke panselkpk2019@setneg.go.id atau diserahkan ke Sekretariat Pansel KPK. Masukan-masukan perlu dilampir dengan bukti dan data.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Nasional
Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Nasional
Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Nasional
Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Nasional
Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Nasional
PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Nasional
Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Nasional
Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Nasional
Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Nasional
KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos 'Profile Asssessment'

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos "Profile Asssessment"

Nasional
Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X