Ketua DPP PKB Sebut PDI-P, Nasdem dan Golkar Juga Incar Menteri Desa

Kompas.com - 12/07/2019, 16:05 WIB
Politisi PKB Lukman Edy di Jakarta, Selasa (21/11/2017).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Politisi PKB Lukman Edy di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Lukman Edy mengatakan, posisi Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi posisi penting bagi beberapa partai politik di koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Lukman mengatakan, beberapa partai politik dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf memang memiliki perhatian terhadap persoalan desa.

"Ya menang Kemendes itu sekarang menjadi sangat penting bagi semua pihak yang punya pandangan dalam membangun Indonesia harus dari desa, bottom up mengubah cara pandang," kata Lukman saat ditemui di Batik Kuring, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Baca juga: Bamsoet: Airlangga dan Agus Gumiwang Layak Dipertahankan Jadi Menteri

Lukman menyambut positif partai-partai seperti PDI Perjuangan yang punya perhatian terhadap masyarakat di desa. Lalu, Nasdem dan Golkar sehingga posisi menteri desa menjadi sangat penting.

"Saya positif saja PDI-P, saya anggap positif karena PDI-P punya visi soal wong cilik, nah wong cilik kan adanya di desa. Kemudian Nasdem punya perhatian terhadap kementrian desa. Saya juga yakin, temen-temen di Nasdem menganggap bahwa masyarakat desa perlu diperhatikan, Golkar juga seperti itu," ujarnya.

Baca juga: Menteri Desa Periode Berikutnya Dinilai Jadi Incaran Partai Politik

Lukman mengatakan, pihaknya juga memiliki perhatian pada posisi menteri desa dan sudah memiliki kader-kader terbaik untuk dipertimbangkan presiden terpilih Jokowi mengisi posisi tersebut.

"PKB juga menganggap penting kemendes itu, di samping selama ini PKB punya portofolio di situ. Karena semenjak awal Kemendes embrionya ada di kementrian kawasan Indonesia timur, kemudian kementrian pembanguan daerah tertinggal," tuturnya.

Kendati demikian, Lukman mengatakan, pihaknya menyerahkan semua posisi menteri kepada presiden Jokowi, meski sudah menyerahkan 10 nama kader.

"Oleh karena itu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi untuk menentukan hak prerogatif untuk menentukan siapa yang cocok di Kemendes," pungkasnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X