Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PKB Sebut PDI-P, Nasdem dan Golkar Juga Incar Menteri Desa

Kompas.com - 12/07/2019, 16:05 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy mengatakan, posisi Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi posisi penting bagi beberapa partai politik di koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Lukman mengatakan, beberapa partai politik dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf memang memiliki perhatian terhadap persoalan desa.

"Ya menang Kemendes itu sekarang menjadi sangat penting bagi semua pihak yang punya pandangan dalam membangun Indonesia harus dari desa, bottom up mengubah cara pandang," kata Lukman saat ditemui di Batik Kuring, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Baca juga: Bamsoet: Airlangga dan Agus Gumiwang Layak Dipertahankan Jadi Menteri

Lukman menyambut positif partai-partai seperti PDI Perjuangan yang punya perhatian terhadap masyarakat di desa. Lalu, Nasdem dan Golkar sehingga posisi menteri desa menjadi sangat penting.

"Saya positif saja PDI-P, saya anggap positif karena PDI-P punya visi soal wong cilik, nah wong cilik kan adanya di desa. Kemudian Nasdem punya perhatian terhadap kementrian desa. Saya juga yakin, temen-temen di Nasdem menganggap bahwa masyarakat desa perlu diperhatikan, Golkar juga seperti itu," ujarnya.

Baca juga: Menteri Desa Periode Berikutnya Dinilai Jadi Incaran Partai Politik

Lukman mengatakan, pihaknya juga memiliki perhatian pada posisi menteri desa dan sudah memiliki kader-kader terbaik untuk dipertimbangkan presiden terpilih Jokowi mengisi posisi tersebut.

"PKB juga menganggap penting kemendes itu, di samping selama ini PKB punya portofolio di situ. Karena semenjak awal Kemendes embrionya ada di kementrian kawasan Indonesia timur, kemudian kementrian pembanguan daerah tertinggal," tuturnya.

Kendati demikian, Lukman mengatakan, pihaknya menyerahkan semua posisi menteri kepada presiden Jokowi, meski sudah menyerahkan 10 nama kader.

"Oleh karena itu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi untuk menentukan hak prerogatif untuk menentukan siapa yang cocok di Kemendes," pungkasnya.

Kompas TV Presiden terpilih Joko Widodo menyebut telah mengantongi nama-nama menteri dalam kabinet di periode pemerintahan mendatang bersama Ma'ruf Amin. Joko Widodo memastikan akan memasukkan sejumlah nama yang telah diusulkan partai politik pengusung. Presiden terpilih Joko Widodo menjabarkan persentase menteri antara kalangan partai politik dan profesional diperkirakan 60 berbanding 40 atau masing-masing 50 persen dengan mengakomodasi menteri berusia muda. Joko Widodo juga mempersilakan parpol koalisi mengusulkan sebanyak-banyaknya nama kandidat menteri. Selain sejumlah nama baru menurut Jokowi ada banyak juga menteri kabinet kerja yang akan tetap membantunya pada periode mendatang. #JokoWidodoMarufAmin #Kabinet #Menteri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com