Ketua DPP PKB Sebut PDI-P, Nasdem dan Golkar Juga Incar Menteri Desa

Kompas.com - 12/07/2019, 16:05 WIB
Politisi PKB Lukman Edy di Jakarta, Selasa (21/11/2017).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Politisi PKB Lukman Edy di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Lukman Edy mengatakan, posisi Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi posisi penting bagi beberapa partai politik di koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Lukman mengatakan, beberapa partai politik dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf memang memiliki perhatian terhadap persoalan desa.

"Ya menang Kemendes itu sekarang menjadi sangat penting bagi semua pihak yang punya pandangan dalam membangun Indonesia harus dari desa, bottom up mengubah cara pandang," kata Lukman saat ditemui di Batik Kuring, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Baca juga: Bamsoet: Airlangga dan Agus Gumiwang Layak Dipertahankan Jadi Menteri


Lukman menyambut positif partai-partai seperti PDI Perjuangan yang punya perhatian terhadap masyarakat di desa. Lalu, Nasdem dan Golkar sehingga posisi menteri desa menjadi sangat penting.

"Saya positif saja PDI-P, saya anggap positif karena PDI-P punya visi soal wong cilik, nah wong cilik kan adanya di desa. Kemudian Nasdem punya perhatian terhadap kementrian desa. Saya juga yakin, temen-temen di Nasdem menganggap bahwa masyarakat desa perlu diperhatikan, Golkar juga seperti itu," ujarnya.

Baca juga: Menteri Desa Periode Berikutnya Dinilai Jadi Incaran Partai Politik

Lukman mengatakan, pihaknya juga memiliki perhatian pada posisi menteri desa dan sudah memiliki kader-kader terbaik untuk dipertimbangkan presiden terpilih Jokowi mengisi posisi tersebut.

"PKB juga menganggap penting kemendes itu, di samping selama ini PKB punya portofolio di situ. Karena semenjak awal Kemendes embrionya ada di kementrian kawasan Indonesia timur, kemudian kementrian pembanguan daerah tertinggal," tuturnya.

Kendati demikian, Lukman mengatakan, pihaknya menyerahkan semua posisi menteri kepada presiden Jokowi, meski sudah menyerahkan 10 nama kader.

"Oleh karena itu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi untuk menentukan hak prerogatif untuk menentukan siapa yang cocok di Kemendes," pungkasnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Nasional
 Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Nasional
Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Nasional
Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Nasional
Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Nasional
Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Nasional
Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Nasional
Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Nasional
Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Nasional
Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Nasional
Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X