Beberapa Peserta Capim KPK Belum Perbaharui LHKPN, ICW Sebut Seharusnya Pansel Gugurkan

Kompas.com - 12/07/2019, 15:21 WIB
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPanitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK kebobolan. ICW menemukan ada sejumlah peserta dari 192 yang diloloskan dalam tahap administrasi belum memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN).

"Ada yang terlewat oleh pansel ketika proses seleksi administrasi. Sebenarnya kita berharap kepatuhan LHKPN dijadikan yang utama untuk menilai apakah orang ini benar-benar berintegritas atau tidak," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).

Baca juga: [UPDATE] Ini Nama 11 Perwira Aktif Polri yang Lolos Seleksi Capim KPK

Diketahui, pansel KPK telah mengumumkan capim KPK periode 2019-2023 yang lolos tahap administrasi sejumlah 192 orang.

Menurut Kurnia, jika ada dari 192 orang itu tidak pernah melaporkan atau memperbaharui LHKPN, maka sejatinya sudah digugurkan.

Sebab, lanjutnya, penyelenggara negara wajib secara berkala menyerahkan LHKPN-nya pada KPK sesuai UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Baca juga: Fakta Seleksi Awal Capim KPK: Seluruh Jenderal Polisi Lolos, 5 Internal KPK Gugur

"Harusnya calon itu bisa digugurkan oleh pansel karena tidak memenuhi persyaratan tertentu. Karena ini sudah jadi kewajiban hukum, maka melaporkan LHKPN bukan lagi dari pribadi, melainkan perintah dari negara agar yang bersangkutan LHKPN," paparnya kemudian.

Persoalan LHKPN, lanjutnya, tidak hanya terbatas pada konteks, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas dari yang bersangkutan ketika tidak patuh melaporkan LHKPN.

Berdasarkan catatan ICW, dua perwira tinggi (Pati) Polri, yakni Irjen Antam Novambar dan Irjen Dharma Pongkerun belum melaporkan harta kekayaanya periode 2017-2018.

Baca juga: Ini 13 Jenderal Polisi yang Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

Hal itu, tutur Kurnia, sangat disayangkan apalagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan bahwa rekam jejak keduanya bersih dan tidak bermasalah, khususnya dalam LHKPN.

Selain Antam dan Dharma, Brigjen Bambang Dwi Hermanto juga terakhir melapor LHKPN pada 14 Desember 2014.

Adapun ketika Kompas.com menanyakan soal LHKPN peserta lain yang tergolong penyelenggara negara, ICW mengaku tidak memilikinya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Nasional
Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

Nasional
34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

Nasional
Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Nasional
Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

Nasional
Jokowi: Alhamdulillah, di Asia Kita Termasuk Terdepan dalam Vaksinasi

Jokowi: Alhamdulillah, di Asia Kita Termasuk Terdepan dalam Vaksinasi

Nasional
Wapres Minta BSI Segera Susun Rencana Kerja untuk Jadi Pemain Global

Wapres Minta BSI Segera Susun Rencana Kerja untuk Jadi Pemain Global

Nasional
Saat Jokowi Minta Kumpulan Massa Ditindak, tapi Justru Disambut Kerumunan Kala Kunker ke NTT…

Saat Jokowi Minta Kumpulan Massa Ditindak, tapi Justru Disambut Kerumunan Kala Kunker ke NTT…

Nasional
Jokowi: Kita Sudah Jalani Setahun Masa Tersulit, Sekarang Masa Kebangkitan

Jokowi: Kita Sudah Jalani Setahun Masa Tersulit, Sekarang Masa Kebangkitan

Nasional
SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta, Pengamat: Ini Persoalan Serius

SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta, Pengamat: Ini Persoalan Serius

Nasional
Wapres Minta Integrasi Teknologi Informasi Digital BSI Segera Dilakukan

Wapres Minta Integrasi Teknologi Informasi Digital BSI Segera Dilakukan

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada Boven Digoel, MK Akan Minta Keterangan KPK, KPU, Bawaslu, dan Ditjenpas

Sidang Sengketa Pilkada Boven Digoel, MK Akan Minta Keterangan KPK, KPU, Bawaslu, dan Ditjenpas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X