Beberapa Peserta Capim KPK Belum Perbaharui LHKPN, ICW Sebut Seharusnya Pansel Gugurkan

Kompas.com - 12/07/2019, 15:21 WIB
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).KOMPAS.com/Ihsanuddin Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK kebobolan. ICW menemukan ada sejumlah peserta dari 192 yang diloloskan dalam tahap administrasi belum memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN).

"Ada yang terlewat oleh pansel ketika proses seleksi administrasi. Sebenarnya kita berharap kepatuhan LHKPN dijadikan yang utama untuk menilai apakah orang ini benar-benar berintegritas atau tidak," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).

Baca juga: [UPDATE] Ini Nama 11 Perwira Aktif Polri yang Lolos Seleksi Capim KPK

Diketahui, pansel KPK telah mengumumkan capim KPK periode 2019-2023 yang lolos tahap administrasi sejumlah 192 orang.

Menurut Kurnia, jika ada dari 192 orang itu tidak pernah melaporkan atau memperbaharui LHKPN, maka sejatinya sudah digugurkan.

Sebab, lanjutnya, penyelenggara negara wajib secara berkala menyerahkan LHKPN-nya pada KPK sesuai UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Baca juga: Fakta Seleksi Awal Capim KPK: Seluruh Jenderal Polisi Lolos, 5 Internal KPK Gugur

"Harusnya calon itu bisa digugurkan oleh pansel karena tidak memenuhi persyaratan tertentu. Karena ini sudah jadi kewajiban hukum, maka melaporkan LHKPN bukan lagi dari pribadi, melainkan perintah dari negara agar yang bersangkutan LHKPN," paparnya kemudian.

Persoalan LHKPN, lanjutnya, tidak hanya terbatas pada konteks, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas dari yang bersangkutan ketika tidak patuh melaporkan LHKPN.

Berdasarkan catatan ICW, dua perwira tinggi (Pati) Polri, yakni Irjen Antam Novambar dan Irjen Dharma Pongkerun belum melaporkan harta kekayaanya periode 2017-2018.

Baca juga: Ini 13 Jenderal Polisi yang Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

Hal itu, tutur Kurnia, sangat disayangkan apalagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan bahwa rekam jejak keduanya bersih dan tidak bermasalah, khususnya dalam LHKPN.

Selain Antam dan Dharma, Brigjen Bambang Dwi Hermanto juga terakhir melapor LHKPN pada 14 Desember 2014.

Adapun ketika Kompas.com menanyakan soal LHKPN peserta lain yang tergolong penyelenggara negara, ICW mengaku tidak memilikinya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X