Beberapa Peserta Capim KPK Belum Perbaharui LHKPN, ICW Sebut Seharusnya Pansel Gugurkan

Kompas.com - 12/07/2019, 15:21 WIB
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPanitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK kebobolan. ICW menemukan ada sejumlah peserta dari 192 yang diloloskan dalam tahap administrasi belum memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN).

"Ada yang terlewat oleh pansel ketika proses seleksi administrasi. Sebenarnya kita berharap kepatuhan LHKPN dijadikan yang utama untuk menilai apakah orang ini benar-benar berintegritas atau tidak," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).

Baca juga: [UPDATE] Ini Nama 11 Perwira Aktif Polri yang Lolos Seleksi Capim KPK

Diketahui, pansel KPK telah mengumumkan capim KPK periode 2019-2023 yang lolos tahap administrasi sejumlah 192 orang.


Menurut Kurnia, jika ada dari 192 orang itu tidak pernah melaporkan atau memperbaharui LHKPN, maka sejatinya sudah digugurkan.

Sebab, lanjutnya, penyelenggara negara wajib secara berkala menyerahkan LHKPN-nya pada KPK sesuai UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Baca juga: Fakta Seleksi Awal Capim KPK: Seluruh Jenderal Polisi Lolos, 5 Internal KPK Gugur

"Harusnya calon itu bisa digugurkan oleh pansel karena tidak memenuhi persyaratan tertentu. Karena ini sudah jadi kewajiban hukum, maka melaporkan LHKPN bukan lagi dari pribadi, melainkan perintah dari negara agar yang bersangkutan LHKPN," paparnya kemudian.

Persoalan LHKPN, lanjutnya, tidak hanya terbatas pada konteks, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas dari yang bersangkutan ketika tidak patuh melaporkan LHKPN.

Berdasarkan catatan ICW, dua perwira tinggi (Pati) Polri, yakni Irjen Antam Novambar dan Irjen Dharma Pongkerun belum melaporkan harta kekayaanya periode 2017-2018.

Baca juga: Ini 13 Jenderal Polisi yang Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

Hal itu, tutur Kurnia, sangat disayangkan apalagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan bahwa rekam jejak keduanya bersih dan tidak bermasalah, khususnya dalam LHKPN.

Selain Antam dan Dharma, Brigjen Bambang Dwi Hermanto juga terakhir melapor LHKPN pada 14 Desember 2014.

Adapun ketika Kompas.com menanyakan soal LHKPN peserta lain yang tergolong penyelenggara negara, ICW mengaku tidak memilikinya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Nasional
Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Nasional
Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Nasional
30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

Nasional
Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X