Jaksa Agung Minta Baiq Nuril Tak Khawatir soal Eksekusi

Kompas.com - 12/07/2019, 13:23 WIB
Kompas TV Upaya mendapatkan keadilan terus dilakukan oleh Baiq Nuril. Setelah sempat bertemu dengan Menkumham dan juga pimpinan DPR RI pihak Baiq Nuril juga telah menyambangi Kantor Staf Presiden. Semua upaya ini dilakukan agar amnesti yang diminta Baiq Nuril segera terealisasi. Bagaimanakah sebenarnya proses pemberian amnesti ini ? Dan akankah Presiden Jokowi akan mengambulkan permintaan amnesti dari Baiq Nuril? Kita akan bahas bersama kuasa hukum dari Baiq Nuril, Joko Jumadi dan juga Prof Juanda, pakar hukum tata negara. #BaiqNuril #Amnesti #PresidenJokowi

Dalam perbincangan itu, Kepsek M menceritakan tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Karena merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.

Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut.

Baca juga: Minta Amnesti untuk Baiq Nuril, Perempuan Ini Baca Puisi Sambil Menangis

MA lewat putusan kasasi pada 26 September 2018 menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis hukuman itu diberikan sesuai dengan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE.

Belakangan, Baiq Nuril mengajukan PK, tetapi ditolak oleh MA.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X