Koalisi Gemuk, Jokowi Diprediksi Sulit Bentuk Kabinet Profesional

Kompas.com - 12/07/2019, 11:06 WIB
Presiden Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Presiden Joko Widodo memiliki beban dalam membentuk komposisi kabinet kerja di pemerintahan periode keduanya bersama Ma'ruf Amin.

Menurut Arya, beban tersebut terdapat pada besarnya jumlah partai politik koalisi yang mendukung Jokowi-Amin di Pilpres 2019. Parpol tersebut ialah PDI-P, PKB, Golkar, Nasdem, PPP, Perindo, PSI, Hanura, dan PKPI.

"Publik berkeinginan agar presiden membentuk kabinet yang profesional untuk memudahkan kerja-kerja pemerintahan baru di 2024. Namun, saat ini sepertinya tidak mudah bagi Jokowi untuk mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu karena koalisi pendukungnya begitu tambun atau gemuk," ujar Arya saat dihubungi via telepon, Jumat, (12/7/2019).

Baca juga: Menerka Nama Menteri yang Akan Tinggalkan Kabinet Jokowi

 

Ketika koalisi pendukungnya banyak, lanjutnya, maka Presiden Jokowi memiliki kesulitan dalam berkompromi dengan partai-partai pendukung.

Ia menambahkan, kesulitan Jokowi untuk berkompromi dengan parpol pendukung pemerintah bisa semakin berat jika ada parpol oposisi yang bergabung.

Seperti diketahui, hingga saat ini Partai Demokrat dan PAN kerap diisukan pindah ke koalisi pemerintah.

Baca juga: Susun Kabinet Jilid II, Jokowi Jangan Hanya Tampung Permintaan Parpol

 

"Selain gemuk dari sisi partai pendukung, juga ada ada wacana untuk menarik partai-partai baru yang berasal dari oposisi agar masuk juga di pemerintahan. Ini tentu menambah pekerjaaan rumah Jokowi guna membentuk kabinet yang profesional," paparnya kemudian.

Selain dari partai, seperti diungkapkan Arya, tantangan yang lainnya juga terdapat berasal dari kelompok golongan non-partai.

"Dari Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, mereka juga tergerak melalui lobi-lobi politik untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan," tuturnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Nasional
Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Nasional
KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Nasional
Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Nasional
Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Nasional
Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Nasional
KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

Nasional
Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Nasional
Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Nasional
New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X