JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Presiden Joko Widodo memiliki beban dalam membentuk komposisi kabinet kerja di pemerintahan periode keduanya bersama Ma'ruf Amin.
Menurut Arya, beban tersebut terdapat pada besarnya jumlah partai politik koalisi yang mendukung Jokowi-Amin di Pilpres 2019. Parpol tersebut ialah PDI-P, PKB, Golkar, Nasdem, PPP, Perindo, PSI, Hanura, dan PKPI.
"Publik berkeinginan agar presiden membentuk kabinet yang profesional untuk memudahkan kerja-kerja pemerintahan baru di 2024. Namun, saat ini sepertinya tidak mudah bagi Jokowi untuk mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu karena koalisi pendukungnya begitu tambun atau gemuk," ujar Arya saat dihubungi via telepon, Jumat, (12/7/2019).
Baca juga: Menerka Nama Menteri yang Akan Tinggalkan Kabinet Jokowi
Ketika koalisi pendukungnya banyak, lanjutnya, maka Presiden Jokowi memiliki kesulitan dalam berkompromi dengan partai-partai pendukung.
Ia menambahkan, kesulitan Jokowi untuk berkompromi dengan parpol pendukung pemerintah bisa semakin berat jika ada parpol oposisi yang bergabung.
Seperti diketahui, hingga saat ini Partai Demokrat dan PAN kerap diisukan pindah ke koalisi pemerintah.
Baca juga: Susun Kabinet Jilid II, Jokowi Jangan Hanya Tampung Permintaan Parpol
"Selain gemuk dari sisi partai pendukung, juga ada ada wacana untuk menarik partai-partai baru yang berasal dari oposisi agar masuk juga di pemerintahan. Ini tentu menambah pekerjaaan rumah Jokowi guna membentuk kabinet yang profesional," paparnya kemudian.
Selain dari partai, seperti diungkapkan Arya, tantangan yang lainnya juga terdapat berasal dari kelompok golongan non-partai.
"Dari Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, mereka juga tergerak melalui lobi-lobi politik untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan," tuturnya.