Koalisi Gemuk, Jokowi Diprediksi Sulit Bentuk Kabinet Profesional

Kompas.com - 12/07/2019, 11:06 WIB
Presiden Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Presiden Joko Widodo memiliki beban dalam membentuk komposisi kabinet kerja di pemerintahan periode keduanya bersama Ma'ruf Amin.

Menurut Arya, beban tersebut terdapat pada besarnya jumlah partai politik koalisi yang mendukung Jokowi-Amin di Pilpres 2019. Parpol tersebut ialah PDI-P, PKB, Golkar, Nasdem, PPP, Perindo, PSI, Hanura, dan PKPI.

"Publik berkeinginan agar presiden membentuk kabinet yang profesional untuk memudahkan kerja-kerja pemerintahan baru di 2024. Namun, saat ini sepertinya tidak mudah bagi Jokowi untuk mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu karena koalisi pendukungnya begitu tambun atau gemuk," ujar Arya saat dihubungi via telepon, Jumat, (12/7/2019).

Baca juga: Menerka Nama Menteri yang Akan Tinggalkan Kabinet Jokowi

 

Ketika koalisi pendukungnya banyak, lanjutnya, maka Presiden Jokowi memiliki kesulitan dalam berkompromi dengan partai-partai pendukung.

Ia menambahkan, kesulitan Jokowi untuk berkompromi dengan parpol pendukung pemerintah bisa semakin berat jika ada parpol oposisi yang bergabung.

Seperti diketahui, hingga saat ini Partai Demokrat dan PAN kerap diisukan pindah ke koalisi pemerintah.

Baca juga: Susun Kabinet Jilid II, Jokowi Jangan Hanya Tampung Permintaan Parpol

 

"Selain gemuk dari sisi partai pendukung, juga ada ada wacana untuk menarik partai-partai baru yang berasal dari oposisi agar masuk juga di pemerintahan. Ini tentu menambah pekerjaaan rumah Jokowi guna membentuk kabinet yang profesional," paparnya kemudian.

Selain dari partai, seperti diungkapkan Arya, tantangan yang lainnya juga terdapat berasal dari kelompok golongan non-partai.

"Dari Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, mereka juga tergerak melalui lobi-lobi politik untuk bisa menjadi bagian dari pemerintahan," tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JK: Stok Darah di PMI Menurun Hingga 50 Persen

JK: Stok Darah di PMI Menurun Hingga 50 Persen

Nasional
Doni Monardo: Paling Berat dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

Doni Monardo: Paling Berat dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

Nasional
JK Minta Masyarakat Tak Takut Donasikan Darah di Tengah Pandemi

JK Minta Masyarakat Tak Takut Donasikan Darah di Tengah Pandemi

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Bencana Hidrometeorologi Melanda Sukabumi, Bogor, hingga Singkawang

Bencana Hidrometeorologi Melanda Sukabumi, Bogor, hingga Singkawang

Nasional
UPDATE 22 September: 4.156 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 22 September: 4.156 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Kemenkes Rekomendasikan Tiga Jenis Masker untuk Masyarakat

Kemenkes Rekomendasikan Tiga Jenis Masker untuk Masyarakat

Nasional
Wapres: Dosen Harus Keluar dari Gaya Konvensional dalam Pembelajaran Daring

Wapres: Dosen Harus Keluar dari Gaya Konvensional dalam Pembelajaran Daring

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kasus Aktif dan Kematian akibat Covid-19 Turun dalam Sepekan Terakhir

Doni Monardo Sebut Persentase Kasus Aktif dan Kematian akibat Covid-19 Turun dalam Sepekan Terakhir

Nasional
IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

Nasional
Menlu Retno: 20-30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia pada 2020

Menlu Retno: 20-30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia pada 2020

Nasional
Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

Nasional
Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Nasional
PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

Nasional
KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Suheri Terta, Terdakwa Penyuap Eks Gubernur Riau

KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Suheri Terta, Terdakwa Penyuap Eks Gubernur Riau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X