KPK Tahan Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Kompas.com - 12/07/2019, 06:54 WIB
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun (kiri) berjalan menuju ruang pemeriksaan saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Nurdin Basirun diperiksa penyidik KPK usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT)  bersama lima orang lainnya terkait kasus dugaan suap perizinan reklamasi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/WSJ. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayGubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun (kiri) berjalan menuju ruang pemeriksaan saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Nurdin Basirun diperiksa penyidik KPK usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bersama lima orang lainnya terkait kasus dugaan suap perizinan reklamasi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/WSJ.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menahan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin prinsip reklamasi.

KPK juga menahan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Budi Hartono, dan pihak swasta bernama Abu Bakar.

Keempat tersangka ditahan untuk 20 hari pertama.

"NBA (Nurdin) ditahan di Rutan Klas I Cabang KPK, di belakang Gedung Merah Putih KPK. EDS (Edy) ditahan di Rutan Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur. BUH (Budi) ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. ABK (Abu Bakar) ditahan Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7/2019) dini hari.

Baca juga: KPK Selidiki Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Gubernur Kepri

Dalam kasus ini, Nurdin diduga menerima suap secara bertahap dari Abu Bakar dengan total 11.000 dollar Singapura dan Rp 45 juta. Uang itu diberikan lewat Edy dan Budi.

Pada Mei 2019, Abu Bakar mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu demi pembangunan resor dan kawasan wisata seluas 10,2 hektar.

Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung.

Nurdin selaku Gubernur Kepri memerintahkan Edy Sofyan dan Budi Hartono membantu Abu Bakar agar izin yang diajukan disetujui.

Untuk mengakali hal tersebut Budi memberitahu Abu Bakar, supaya izinnya disetujui, ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budidaya ikan di bagian bawahnya.

Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X