Sekjen KONI Sebut Jatah dari Dana Hibah Hasil Kesepakatan dengan Aspri Menpora

Kompas.com - 11/07/2019, 22:23 WIB
Sekjen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy  (kiri) dan Bendahara KONI Johnny E Awuy (kanan) selaku terdakwa menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/5/2019). Jaksa Penuntut Umum menuntut Ending empat tahun penjara dengan denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan dan Johnny dituntut dua tahun penjara dengan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan karena dianggap memberi suap kepada Deputi IV Kemenpora Mulyana untuk mempercepat pencairan dana hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp. ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak ASekjen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy (kiri) dan Bendahara KONI Johnny E Awuy (kanan) selaku terdakwa menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/5/2019). Jaksa Penuntut Umum menuntut Ending empat tahun penjara dengan denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan dan Johnny dituntut dua tahun penjara dengan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan karena dianggap memberi suap kepada Deputi IV Kemenpora Mulyana untuk mempercepat pencairan dana hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ending Fuad Hamidy, mengatakan, ada kompromi terlebih dahulu antara dirinya dan asisten pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, terkait  pencairan dana hibah Kemenpora untuk KONI.

Kompromi tersebut menentukan jatah yang harus diberikan KONI untuk pejabat di Kemenpora saat realisasi pencairan dana hibah.

Saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Mulyana, Deputi IV Bidang Peningkatan Olahraga dan Prestasi Kemenpora, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019), Ending mengatakan, kala itu pembahasan jatah dilakukan di ruang kerja Ulum di Kemenpora.

Baca juga: Jaksa KPK Pertanyakan Pengawasan Menpora Terkait Proposal Dana Hibah KONI 

Di atas lembaran tisu, lanjutnya, Ulum membuat catatan besaran persentase jatah untuk pihak Kemenpora. Hingga akhirnya keduanya sepakat ada jatah antara 10 hingga 15 persen dari dana hibah yang bakal cair.

"Biasanya besaran kegiatan 15-19 persen (ditulis) di kertas tisu pakai pensil. Setelah saya rapat lagi, kalau ini terlalu besar nanti staf di lapangan susah pertanggungjawabannya. Sehingga ketemu lah 15 persen bahkan mungkin cuma 10 sampai 12 persen," tutur Ending.

Ia menerangkan, dari coretan Ulum, inisial M sebagai penerima jatah terbesar. M, menurut Ending, merujuk kepada Menpora Imam Nahrawi. Jatah terbesar kedua setelah Imam adalah Ulum dengan inisial ULM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Diawali inisial M, Menteri, Ulum, Mulyana, PPK, saya enggak hafal (intinya) sesuai jabatan terstruktur yang bantu proposal," ujarnya.

Adanya daftar penerima jatah atas pencairan dana hibah Kemenpora untuk KONI sudah diungkap dalam persidangan Ending dan Jhonny. Total, Rp 3,4 miliar uang mengalir ke beberapa inisial tersebut.

Tidak hanya nama Imam Nahrawi, Miftahul Ulum sebagai asisten pribadi Imam juga menjadi sorotan lantaran tiap saksi mengatakan adanya pemberian uang kepada Imam Nahrawi melalui Ulum. Namun, Ulum membantah keterangan yang menyebutnya menerima uang panas untuk Imam.

Dalam kasus ini, Mulyana didakwa menerima suap Rp 400 juta. Mulyana juga didakwa menerima 1 unit Toyota Fortuner dan satu ponsel Samsung Galaxy Note 9.

Baca juga: Jaksa KPK Cecar Menpora Imam Nahrawi soal Penggelembungan Dana Hibah KONI

Menurut jaksa, suap tersebut diberikan oleh Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy.

Mulyana diduga menerima uang dan barang bersama-sama dengan dua bawahannya. Masing-masing yakni Adhi Purnomo dan Eko Triyanto.

Menurut jaksa, pemberian uang, mobil dan ponsel itu diduga agar supaya Mulyana membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Kemenpora RI yang akan diberikan kepada KONI pada Tahun Anggaran 2018.

Kompas TV Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, serta asisten pribadinya hadir sebagai saksi di persidangan suap alokasi dana hibah KONI dengan terdakwa, Deputi Empat Bidang Prestasi Olahgara Kemenpora, Mulyana. Imam Nahrawi bersaksi atas kasus dugaan suap pejabat Kemenpora terkait dana hibah KONI. Selain Imam Nahrawi, Asisten Pribadi Menpora, Miftahul Ulum,dan Staf Protokoler Kemenpora, Arif Susanto, juga dihadirkan sebagai saksi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Buron Kasus Korupsi Terus Dikejar

Jokowi Ingin Buron Kasus Korupsi Terus Dikejar

Nasional
Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan-Etika yang Baik

Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan-Etika yang Baik

Nasional
Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Nasional
Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Nasional
Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Nasional
Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Nasional
Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Nasional
Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Nasional
Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Nasional
Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Nasional
ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Nasional
LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.