Kasus Suap Hakim, Advokat Divonis 3 Tahun dan 10 Bulan, Pengusaha Divonis 3 Tahun dan 6 Bulan

Kompas.com - 11/07/2019, 20:28 WIB
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis advokat Arif Fitriawan 3 tahun 10 bulan dan pengusaha  Martin P Silitonga 3 tahun 6 bulan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis advokat Arif Fitriawan 3 tahun 10 bulan dan pengusaha Martin P Silitonga 3 tahun 6 bulan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis advokat Arif Fitriawan 3 tahun 10 bulan dan pengusaha Martin P Silitonga 3 tahun 6 bulan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).

Keduanya juga diwajibkan membayar denda Rp 150 juta subsider 2 bulan.

"Mengadili, menyatakan, Terdakwa I, Arif Fitriawan, dan Terdakwa II, Martin P Silitonga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan," kata Hakim Ketua Bambang Hermanto.

Vonis ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu 4 tahun penjara untuk Arif dan 5 tahun penjara untuk Martin.

Adapun, untuk denda mereka dituntut membayar Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan.

Majelis hakim menilai Advokat Arif Fitriawan dan pengusaha Martin P Silitonga dinilai terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan.

Keduanya juga dinilai terbukti menyuap dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing Iswahyu Widodo dan Irwan.

Menurut majelis hakim, Arif dan Martin menyerahkan uang Rp 150 juta dan 47.000 dollar Singapura (sekitar Rp 490 juta) kepada hakim Iswahyu Widodo dan Irwan.

Pemberian melalui Muhammad Ramadhan, panitera yang kenal dekat dengan kedua hakim.

Uang dalam bentuk rupiah dan dollar Singapura tersebut diberikan dengan tujuan untuk memengaruhi putusan perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jakarta Selatan.

Perkara itu mengenai gugatan pembatalan perjanjian akuisisi antara CV Citra Lampia Mandiri dan PT Asia Pasific Mining Resources.

Menanggapi putusan ini, kuasa hukum Martin menerima vonis tersebut. Adapun kuasa hukum Arif dan Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu.

Adapun majelis hakim tidak memberikan hal yang memberatkan maupun meringankan dalam vonis untuk Arif dan Martin.

Arif dan Martin dinilai melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X