KILAS

Terkait Kasus Baiq Nuril, DPR Siap Dukung Pemerintah

Kompas.com - 11/07/2019, 18:51 WIB
- Dok. DPR RI-

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan siap memberikan dukungan jika diminta Presiden dalam hal pemberian amnesti atas kasus Baiq Nuril.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil melalui siaran pers, yang diterima Kompas.com, Kamis (11/7/2019).

Perlu diketahui, Baiq Nuril merupakan terpidana kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

"Kalau Baiq Nuril meminta amnesti kepada Presiden dan kemudian Presiden meminta pertimbangan DPR, saya yakin bahwa seluruh fraksi di DPR akan memberikan persetujuan,” kata Nasir.

Baca jugaKetua DPR: Baiq Nurul adalah Korban, Bukan Pelaku Kejahatan

Terkait amnesti, Presiden memang memiliki kewenangan untuk memberikan itu kepada seorang terpidana.

" Amnesti itu kan akan menghilangkan atau meniadakan akibat hukum dari perbuatan seseorang dan juga bisa mengembalikan status seseorang yang awalnya bersalah menjadi tidak bersalah," jelas Nasir. 

Namun, lanjut Nasir, hingga kini DPR RI masih menunggu etiket dari Pemerintah dalam upaya pemberian amnesti tersebut," tambahnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut pun berkeyakinan upaya tersebut akan berjalan.Pasalnya, saat ini adalah momentum tepat untuk menunjukkan apa yang disebut dengan restorative justice.

Baca jugaRumusan Pasal Pidana Terhadap Agama dalam RUU KUHP Masih Dapat Berubah

“Kami saat ini bersama pemerintah sedang menyusun revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita dan salah satu hal yang ingin ditekankan dalam revisi itu adalah soal restorative justice.” pungkasnya. 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Nasional
Erick Thohir: Sandiaga Saja Bilang Penunjukan Ahok Hal Positif

Erick Thohir: Sandiaga Saja Bilang Penunjukan Ahok Hal Positif

Nasional
Ingin Sanksi Etik Hakim Final dan Mengikat, Ketua KY Minta UU Direvisi

Ingin Sanksi Etik Hakim Final dan Mengikat, Ketua KY Minta UU Direvisi

Nasional
Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Nasional
Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN

Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN

Nasional
Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X