Kompas.com - 11/07/2019, 18:51 WIB
- Dok. DPR RI-

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan siap memberikan dukungan jika diminta Presiden dalam hal pemberian amnesti atas kasus Baiq Nuril.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil melalui siaran pers, yang diterima Kompas.com, Kamis (11/7/2019).

Perlu diketahui, Baiq Nuril merupakan terpidana kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

"Kalau Baiq Nuril meminta amnesti kepada Presiden dan kemudian Presiden meminta pertimbangan DPR, saya yakin bahwa seluruh fraksi di DPR akan memberikan persetujuan,” kata Nasir.

Baca jugaKetua DPR: Baiq Nurul adalah Korban, Bukan Pelaku Kejahatan

Terkait amnesti, Presiden memang memiliki kewenangan untuk memberikan itu kepada seorang terpidana.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Amnesti itu kan akan menghilangkan atau meniadakan akibat hukum dari perbuatan seseorang dan juga bisa mengembalikan status seseorang yang awalnya bersalah menjadi tidak bersalah," jelas Nasir. 

Namun, lanjut Nasir, hingga kini DPR RI masih menunggu etiket dari Pemerintah dalam upaya pemberian amnesti tersebut," tambahnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut pun berkeyakinan upaya tersebut akan berjalan.Pasalnya, saat ini adalah momentum tepat untuk menunjukkan apa yang disebut dengan restorative justice.

Baca jugaRumusan Pasal Pidana Terhadap Agama dalam RUU KUHP Masih Dapat Berubah

“Kami saat ini bersama pemerintah sedang menyusun revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita dan salah satu hal yang ingin ditekankan dalam revisi itu adalah soal restorative justice.” pungkasnya. 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nakes Wisma Atlet Gugur, Puan Ingatkan Masyarakat Taati Prokes

Nakes Wisma Atlet Gugur, Puan Ingatkan Masyarakat Taati Prokes

Nasional
Anggota dan Pegawai DPR Terpapar Covid-19, Ini Perkembangan Terbarunya

Anggota dan Pegawai DPR Terpapar Covid-19, Ini Perkembangan Terbarunya

Nasional
Satu dari Delapan Kasus Covid-19 Menimpa Usia Anak, Bagaimana Vaksinasinya?

Satu dari Delapan Kasus Covid-19 Menimpa Usia Anak, Bagaimana Vaksinasinya?

Nasional
UPDATE 25 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 127.422 Orang

UPDATE 25 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 127.422 Orang

Nasional
Jokowi: Saya Minta Betul Kepala Daerah Melaksanakan PPKM Mikro hingga Tingkat Bawah

Jokowi: Saya Minta Betul Kepala Daerah Melaksanakan PPKM Mikro hingga Tingkat Bawah

Nasional
UPDATE 25 Juni: Tambah 422, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 56.371 Orang

UPDATE 25 Juni: Tambah 422, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 56.371 Orang

Nasional
Jokowi Sidak ke Cempaka Putih, Pastikan PPKM Mikro Berjalan

Jokowi Sidak ke Cempaka Putih, Pastikan PPKM Mikro Berjalan

Nasional
UPDATE: Tambah 18.872 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.072.867

UPDATE: Tambah 18.872 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.072.867

Nasional
Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Nasional
Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Nasional
PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Nasional
ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

Nasional
154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

Nasional
Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X