Hakim MK Tegur Pengacara Demokrat Gara-gara Pakai Istilah Ini...

Kompas.com - 11/07/2019, 18:49 WIB
Sidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menegur Kuasa Hukum Partai Demokrat Jamaluddin Rustam dalam sidang sengketa hasil pemilihan anggota DPRD 2019 untuk Provinsi Papua Barat.

Teguran dilontarkan lantaran Jamaluddin menggunakan istilah yang keliru saat membacakan petitum permohonan.

Dalam petitum yang dibacakan, Jamaluddin meminta MK untuk memerintahkan KPU melakukan pemilihan suara ulang.

"Kemudian (petitum) yang keempat majelis, ada kami renvoi (perbaikan), memerintahkan termohon untuk melakukan pemilihan ulang," kata Jamaluddin di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).

Arief bertanya kembali perihal istilah "pemilihan ulang" yang disebutkan Jamaluddin.

"Oh, jadi tidak minta menentukan perolehan suara, tapi minta perhitungan ulang?" tanya Hakim Arief.

Jamaluddin masih memberikan jawaban sama, "minta pemilihan ulang majelis".

Hendak menyadarkan Jamaluddin atas kekeliruan istilah, Arief kemudian bertanya kembali perihal yang sama.

"Oh, malah (minta) pemungutan suara ulang?" tanya Arief lagi.

"Pemilihan suara ulang," jawab Jamaluddin.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Nasional
Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Tanggapi Moeldoko Soal Menteri yang Tak Terbuka Positif Covid-19, Pengamat: Publik Butuh Keteladanan

Nasional
Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Kementerian Pertahanan Akan Rekrut 25.000 Orang untuk Komponen Cadangan

Nasional
IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Nasional
Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Teka-teki Penyebab Banjir Besar di Kalimantan Selatan

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang Kepada PPK Kemensos

Nasional
PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

PMI Salurkan 250.000 Liter Air Bersih ke Sulbar dan Kalsel

Nasional
Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

Banjir Bandang Puncak Bogor, Menko PMK Minta PTPN Relokasi Pemukiman Karyawan

Nasional
Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Saat Pemda Diminta Perbaiki Penanganan Covid-19 di Tengah Tingginya Laju Kasus Harian

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Nasional
Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Komitmen Listyo Sigit di Uji Kelayakan Calon Kapolri: Polantas Tak Perlu Menilang, Terorisme hingga Gaet Influencer

Nasional
PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

PP 3/2021 dan 3 Poin Perluasan Peran Rakyat dalam Upaya Pertahanan Negara...

Nasional
Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

Nasional
Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X