Wapres Kalla Sebut Pajak Perusahaan Digital Jadi Masalah Negara Sedunia

Kompas.com - 11/07/2019, 18:39 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan keynote speech pada acara Smart Business Talk yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia di Jakarta, Kamis (11/7/2019). Acara tersebut mengangkat tema Making Indonesia 4.0 vs Super Smart Society 5.0. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj. *** Local Caption *** 
Dhemas ReviyantoWakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan keynote speech pada acara Smart Business Talk yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia di Jakarta, Kamis (11/7/2019). Acara tersebut mengangkat tema Making Indonesia 4.0 vs Super Smart Society 5.0. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj. *** Local Caption ***
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai saat ini seluruh negara di dunia menghadapi masalah yang sama, yakni bagaimana cara menarik pajak dari perusahaan digital dan media sosial.

Bahkan, Kalla mengatakan, permasalahan tersebut juga menjadi pembahasan di negara-negara yang tergabung di G-20.

"Menkeu Sri Mulyani juga masih mencari secara bersama-sama anggota G-20, cara agar mereka (perusahaan digital) bayar pajak. Karena teknologi itu lintas negara dan itu di dunia maya. Bagaimana memajaki dunia maya, itu juga masalah," ujar Kalla dalam sebuah diskusi di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta, Kamis (10/7/2019).

Baca juga: Kejar Mimpi ke Amerika, Madrasah Digital Garut Kunjungi Kedubes AS

Ia mengatakan, saat ini ada beberapa perusahaan digital yang menguasai dunia. Perusahaan-perusahaan itu, misalnya, Google, Facebook, Microsoft, dan Amazon. Kalla menilai hampir tak ada hal di dunia yang tak berurusan dengan keempat perusahaan tersebut setiap harinya.

Kalla mengatakan, dalih ketika tak membayar pajak ialah mereka mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara gratis.

Namun, Kalla mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut menjadi semakin kaya dan tetap tak membayar pajak. Karena itu, Kalla mengatakan, saat ini negara-negara lain juga tengah memikirkan cara menarik pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Baca juga: Transformasi Digital di Perusahaan, Apakah Mengancam Pekerja?

"Mereka kaya raya menguasai dunia tetapi di tiap negara tidak bayar pajak karena lintas negara, oleh sebab itu dunia akan mengatur itu. Jadi bukan hanya masalah Indonesia tetapi juga masalah dunia agar mereka membayar lebih baik sesuai dengan pendapatannya," ujar Kalla.

"Tetapi mereka hanya mau melaksanakannya bila ada kesepakatan di dunia, tidak bisa kesepakatannya per negara. Kalau pun kita ingin mereka bayar pajak ya lintas negara, kita menggunakan juga seperti itu. Dan perhitungannya sendiri masih belum ketemu," lanjut Wapres.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Nasional
IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Nasional
[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Nasional
Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Nasional
Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Nasional
Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Nasional
Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Nasional
Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X