Singgung Banjir di Konawe dan Samarinda, Wapres Sebut Hutan Dibabat untuk Tambang

Kompas.com - 11/07/2019, 18:06 WIB
Foto udara beberapa rumah yang teredam banjir di Kecamatan Wonggeduku, Konawe, Sulawesi Tenggara, Sabtu (15/6/2019). Banjir akibat meluapnya Sungai Konaweha menyebabkan 5.360 hektare sawah terendam dan banjir juga memutuskan jalan trans Sulawesi.ANTARA FOTO/JOJON Foto udara beberapa rumah yang teredam banjir di Kecamatan Wonggeduku, Konawe, Sulawesi Tenggara, Sabtu (15/6/2019). Banjir akibat meluapnya Sungai Konaweha menyebabkan 5.360 hektare sawah terendam dan banjir juga memutuskan jalan trans Sulawesi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan banjir besar yang melanda Konawe, Sulawesi Tenggara, dan Samarinda, Kalimantan Timur, disebabkan pembabatan hutan yang digunakan untuk pertambangan.

"Kalau kita lihat saja contoh, kenapa banjir di Konawe dan Samarinda yang hebat? Duanya-duanya aerah tambang yang merusak hutan," kata Kalla di acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

"Konawe habis hutan karena ditambang untuk nikel. Di Samarinda dan sekitarnya habis juga hutan dirambah untuk batu bara. Maka rusaklah Samarinda, banjirlah Samarinda dan banjirlah Konawe," lanjut Wapres.

Baca juga: Kapolri Minta Pemerintah Cari Akar Masalah Banjir di Konawe Utara


Karena itu ia mengingatkan semua pihak agar tak membabat habis hutan untuk pertambangan. Kalla mengatakan, tanpa keberadaan hutan, lingkungan akan mengalami dua masalah yakni kekeringan dan kebanjiran.

Ia mengatakan, tanpa hutan di musim penghujan, maka suatu daerah akan mengalami banjir lantaran tak ada penahan dan penyimpan air.

Sebaliknya, tanpa hutan di musim kemarau, suatu daerah akan mengalami masalah kekeringan karena tak ada cadangan air yang tersimpan di tanah.

Baca juga: Bupati Konawe Utara Menangis Saat Pemaparan Kondisi Banjir di Hadapan Menteri PUPR

Ia menambahkan, seyogianya aktivitas perekonomian tak boleh bertolak belakang dengan kelestarian lingkungan. Sebab bila kelestarian lingkungan dirusak, justru akan menghambat aktivitas perekonomia itu sendiri.

"Jadi unsur ekonomi juga tentu harus menjadi bagian utama untuk membatasi kerusakan yang terjadi, pada rakyat banyak," ujar Kalla.

"Mungkin saja, pajak yang diterima pemerintah dari pemerintah daerah tambang itu tidak sebesar dari pada kerusakan dirasakan oleh rakyat, akibat kerusakan lingkungan. Karena itulah pemerintah tentu buat tanggung jawab, atas kerusakan itu kita semua," lanjut dia.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X