Singgung Banjir di Konawe dan Samarinda, Wapres Sebut Hutan Dibabat untuk Tambang

Kompas.com - 11/07/2019, 18:06 WIB
Foto udara beberapa rumah yang teredam banjir di Kecamatan Wonggeduku, Konawe, Sulawesi Tenggara, Sabtu (15/6/2019). Banjir akibat meluapnya Sungai Konaweha menyebabkan 5.360 hektare sawah terendam dan banjir juga memutuskan jalan trans Sulawesi. ANTARA FOTO/JOJONFoto udara beberapa rumah yang teredam banjir di Kecamatan Wonggeduku, Konawe, Sulawesi Tenggara, Sabtu (15/6/2019). Banjir akibat meluapnya Sungai Konaweha menyebabkan 5.360 hektare sawah terendam dan banjir juga memutuskan jalan trans Sulawesi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan banjir besar yang melanda Konawe, Sulawesi Tenggara, dan Samarinda, Kalimantan Timur, disebabkan pembabatan hutan yang digunakan untuk pertambangan.

"Kalau kita lihat saja contoh, kenapa banjir di Konawe dan Samarinda yang hebat? Duanya-duanya aerah tambang yang merusak hutan," kata Kalla di acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

"Konawe habis hutan karena ditambang untuk nikel. Di Samarinda dan sekitarnya habis juga hutan dirambah untuk batu bara. Maka rusaklah Samarinda, banjirlah Samarinda dan banjirlah Konawe," lanjut Wapres.

Baca juga: Kapolri Minta Pemerintah Cari Akar Masalah Banjir di Konawe Utara

Karena itu ia mengingatkan semua pihak agar tak membabat habis hutan untuk pertambangan. Kalla mengatakan, tanpa keberadaan hutan, lingkungan akan mengalami dua masalah yakni kekeringan dan kebanjiran.

Ia mengatakan, tanpa hutan di musim penghujan, maka suatu daerah akan mengalami banjir lantaran tak ada penahan dan penyimpan air.

Sebaliknya, tanpa hutan di musim kemarau, suatu daerah akan mengalami masalah kekeringan karena tak ada cadangan air yang tersimpan di tanah.

Baca juga: Bupati Konawe Utara Menangis Saat Pemaparan Kondisi Banjir di Hadapan Menteri PUPR

Ia menambahkan, seyogianya aktivitas perekonomian tak boleh bertolak belakang dengan kelestarian lingkungan. Sebab bila kelestarian lingkungan dirusak, justru akan menghambat aktivitas perekonomia itu sendiri.

"Jadi unsur ekonomi juga tentu harus menjadi bagian utama untuk membatasi kerusakan yang terjadi, pada rakyat banyak," ujar Kalla.

"Mungkin saja, pajak yang diterima pemerintah dari pemerintah daerah tambang itu tidak sebesar dari pada kerusakan dirasakan oleh rakyat, akibat kerusakan lingkungan. Karena itulah pemerintah tentu buat tanggung jawab, atas kerusakan itu kita semua," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah Sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah Sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Nasional
Dugaan Kekerasan Aparat Saat Demo UU Cipta Kerja, Polri: Tidak Ada Laporan

Dugaan Kekerasan Aparat Saat Demo UU Cipta Kerja, Polri: Tidak Ada Laporan

Nasional
Bareskrim Polri Tahan Maaher At-Thuwailibi untuk 20 Hari ke Depan

Bareskrim Polri Tahan Maaher At-Thuwailibi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Kontraktor

Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Kontraktor

Nasional
Survei: Tingkat Kepuasan Peserta JKN-KIS Meningkat dari Tahun ke Tahun

Survei: Tingkat Kepuasan Peserta JKN-KIS Meningkat dari Tahun ke Tahun

Nasional
Jelang Pilkada, Bawaslu Diminta Lebih Proaktif Awasi Pelanggaran

Jelang Pilkada, Bawaslu Diminta Lebih Proaktif Awasi Pelanggaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X