Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Sebut Ormas Garbi Akan Menjadi Partai Politik

Kompas.com - 11/07/2019, 18:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pendiri organisasi masyarakat Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), Fahri Hamzah mengatakan, Garbi akan bertransformasi menjadi partai politik.

Fahri mengatakan, ide menjadikan Garbi sebagai partai politik itu didapat dari aspirasi para simpatisan Garbi selama satu tahun terakhir.

"Ada gerakan pemikiran yang telah dimulai oleh Garbi di seluruh Indonesia itu bisa kita teruskan menjadi sebuah gerakan politik berbentuk sebuah partai politik," kata Fahri kepada wartawan, Kamis (11/7/2019).

Fahri menuturkan, Garbi sebagai partai politik baru nantinya menawarkan pandangan yang melawan stigma kontraproduktif.

"Kami ingin memulai sebenarnya dengan satu pendekatan yang memilik implikasi yang menumbuhkan optimisme dan imajinasi tentang kebesaran Indonesia dengan segala potensi yang kita miliki baik alam, manusia, dan sejarahnya," ujar Fahri.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut PKS Tak Cocok dengan Budaya Garbi yang Kosmopolitan

Fahri melanjutkan, partai Garbi nantinya juga akan terbuka dengan siapa pun selama mempunyai kesamaan dengan pandangan yang ditawarkan oleh Garbi.

"Kami tidak mau apa namanya basis itu berdasar pada politik aliran tradisional tetapi melintas batas kepada siapa saja yang menyepakati cara berpikir yang ditawarkan," ucap Fahri.

Namun, Fahri belum menyebut kapan Garbi akan diformalkan sebagai partai. Ia mengatakan, transformasi Garbi menjadi partai tinggal menunggu waktu.

Diketahui, organisasi masyarakat Garbi dibidani oleh sejumlah bekas tokoh Partai Keadilan Sejahtera seperti Fahri Hamzah dan Anis Matta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com