Ini Daftar 192 Nama yang Lolos Seleksi Adiministrasi Capim KPK

Kompas.com - 11/07/2019, 17:13 WIB
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPanitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah merampungkan proses seleksi administrasi. Pengumuman hasil seleksi diumumkan oleh Pansel di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

"Dari jumlah 376 pendaftar, yang lolos 192 orang," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih.

Yenti merinci, 180 pendaftar yang lolos adalah laki-laki. Sisanya perempuan sebanyak 12 orang.

Baca juga: Seluruh Jenderal Polri Pendaftar Capim KPK Lolos Seleksi Administrasi

Adapun berdasarkan kategori profesi, ada 40 orang Akademisi/Dosen, 39 orang Advokat/Konsultan Hukum, 17 orang korporasi, 18 orang jaksa/hakim, 13 anggota Polri, 9 Auditor, 13 Komisioner/Pegawai KPK. Sisanya 43 orang berprofesi sebagai PNS, pensiunan, wiraswasta, NGO, dan pejabat negara.

"Pansel mengharapkan masukan secara tertulis dari masyarakat terhadap nama pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi," sambung Yenti.

Masukan dapat disampaikan langsung kepada sekretariat pansel mulai 11 Juli sampai 30 Agustus, dengan alamat Kementerian Sekretariat Negara, Gedung 1 Lantai 2, Jalan Veteran No 18, Jakarta Pusat 10110 atau email ke alamat panselkpk2019@setneg.go.id.

Sambil menunggu masukan dari masyarakat, proses seleksi tahap berikutnya akan tetap dilakukan.

Menurut Yenti, para pendaftar yang lolos seleksi akan mengikuti uji kompetensi yang meliputi objective test dan penulisan makalah. Proses Seleksi tersebut akan dilangsungkan pada Kamis (18/7/2019) di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, di Cilandak, Jakarta Selatan.

Baca juga: Satu Anggota TNI yang Daftar Capim KPK Tak Lolos Seleksi Administrasi

Kemudian, capim yang lolos uji kompetensi akan mengikuti tes psikotes dan profile assessment. Setelah itu, dilanjutkan dengan uji publik agar masyarakat bisa melihat seperti apa gagasan para calon.

Usai uji publik, capim yang lolos akan memasuki tahap wawancara sekitar awal September. Kemudian pada akhirnya Pansel akan memberikan 10 nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo pada bulan yang sama.

Ke-192 nama kandidat capim KPK yang lolos administrasi bisa dilihat di sini. 

Kompas TV Hampir separuh pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lolos seleksi administrasi. Hasil seleksi tahapan administrasi akan diumumkan Kamis (11/7/2019) esok. Panitia seleksi calon pimpinan KPK tengah merampungkan tahapan seleksi administrasi dari 384 orang pendaftar hingga batas waktu. Selanjutnya mereka yang lolos akan diumumkan secara resmi pada tanggal 11 Juli esok. Anggota Pansel KPK, Hendardi menyatakan banyak calon pendaftar tidak lolos seleksi administrasi karena tidak melengkapi berkas yang penting dan tidak memiliki riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan yang relevan dengan tugas KPK. #CalonPimpinanKPK #KPK

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X