Kompas.com - 11/07/2019, 15:52 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus KSAU Marsekal Muda TNI Dwi Fajariyanto dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023. Hasil seleksi administrasi ini diumumkan oleh panitia seleksi capim KPK dalam jumpa pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Dari total 376 pendaftar, 192 diantaranya lolos administrasi. Adapun Dwi Fajariyanto menjadi satu-satunya anggota TNI yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.

"Dari Anggota TNI, pendaftar satu orang, tak lolos seleksi administrasi," kata ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih.

Baca juga: Seluruh Jenderal Polri Pendaftar Capim KPK Lolos Seleksi Administrasi

Yenti enggan menjelaskan alasan yang membuat Dwi tak lolos.

Ia hanya menjabarkan secara umum bahwa peserta yang dinyatakan tak lolos dalam tahap seleksi administrasi ini bisa disebabkan karena dua hal. Pertama, berkas yang tidak lengkap atau syarat yang tak terpenuhi.

"Misalnya umurnya tidak diantara 40 tahun-65 tahun," kata dia.

Sementara itu, dari unsur anggota Polri, ada 13 orang yang mendaftar. Semuanya dinyatakan lolos seleksi. Dari internal KPK sendiri ada 18 pendaftar, termasuk 3 pimpinan KPK saat ini. Namun yang dinyatakan lolos hanya 13 orang.

Baca juga: Tiga Petahana Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK

Menurut Yenti, para pendaftar yang lolos seleksi itu akan mengikuti uji kompetensi yang meliputi objective test dan penulisan makalah. Proses Seleksi tersebut akan dilangsungkan pada Kamis (18/7/2019) di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, di Cilandak, Jakarta Selatan.

"Pendaftar yang tidak hadir mengikuti uji kompetensi dinyatakan gugur," kata Yenti.

Pansel akan mengumumkan hasil uji kompetensi pada 25 Juli. Kemudian, capim yang lolos uji kompetensi akan mengikuti psikotes dan profile assessment.

Baca juga: Dari 376 Pendaftar Capim KPK, 192 Lolos Seleksi Administrasi

Setelah itu, dilanjutkan dengan uji publik agar masyarakat bisa melihat seperti apa gagasan para calon.

Usai uji publik, capim yang lolos akan memasuki tahap wawancara sekitar awal September. Kemudian pada akhirnya Pansel akan memberikan 10 nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo pada bulan yang sama.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Batasi Penerbangan dari India, Jalur Reguler Ditiadakan

Indonesia Batasi Penerbangan dari India, Jalur Reguler Ditiadakan

Nasional
Menkes: 12 WNA Asal India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Menkes: 12 WNA Asal India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Dirjen Imigrasi Jelaskan Kronologi WN India Masuk RI Saat Kasus Covid-19 Tinggi

Dirjen Imigrasi Jelaskan Kronologi WN India Masuk RI Saat Kasus Covid-19 Tinggi

Nasional
TNI Maksimalkan Pencarian KRI Nanggala Sebelum Cadangan Oksigen Habis Sabtu Besok

TNI Maksimalkan Pencarian KRI Nanggala Sebelum Cadangan Oksigen Habis Sabtu Besok

Nasional
BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

Nasional
Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Nasional
Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Nasional
Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Nasional
Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Nasional
WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

Nasional
Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Nasional
Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Nasional
Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Nasional
KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X