Kemendagri Tunggu Penetapan Status Hukum Gubernur Kepri yang Terjaring OTT KPK

Kompas.com - 11/07/2019, 13:53 WIB
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun saat megunjungi Pulau Duyung yang ada di Kabupaten Lingga, Selasa (11/9/2018). Dia akan menjadikan pulau ini sebagai salah satu destinasi pariwisata di Kepri untuk penambah PAD Kepri. DOK HUMAS PEMPROV KEPRIGubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun saat megunjungi Pulau Duyung yang ada di Kabupaten Lingga, Selasa (11/9/2018). Dia akan menjadikan pulau ini sebagai salah satu destinasi pariwisata di Kepri untuk penambah PAD Kepri.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Dalam Negeri masih menunggu penetapan status hukum terhadap Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Kepulauan Riau, Rabu (10/7/2019) malam.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan bahwa tanpa status hukum itu, pihaknya belum dapat mengambil tindakan apapun.

"Lagi-lagi kami mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hingga detik ini kami belum bisa mengambil kesimpulan apa pun (terkait kasus) Kepri sampai aparat penegak hukum menetapkan status hukum apa terhadap beliau-beliau yang saat ini sedang terperiksa itu," ujar Bahtiar ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (11/7/2019).

Baca juga: Foto Gubernur Kepri dan 5 Orang Dibawa ke Jakarta Setelah OTT KPK

Ia pun memastikan bahwa proses pemerintahan di daerah tersebut tidak akan terganggu oleh kasus tersebut.

Jika nantinya kepala daerah tersebut ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak ditahan, orang yang bersangkutan tetap dapat menjalankan tugasnya.

Namun, jika ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, wakil kepala daerah akan bertugas sebagai pelaksana tugas.

Baca juga: 4 Fakta OTT KPK di Kepri, Amankan Gubernur hingga Uang 6.000 Dollar Singapura

Bahtiar mengatakan, hal itu tertuang dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kalau ditahan berarti kan tidak bisa menjalankan tugas kewenangannya, seluruh tugas dan kewenangan kepala daerah itu dikerjakan oleh wakil kepala daerah dalam hal ini wakil gubernur kalau ditahan," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun bersama lima orang lain diamankan KPK dalam OTT.

Baca juga: Usai Temui Gubernur Kepri yang Kena OTT KPK, Mata Wagub Berkaca-kaca

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK menemukan dugaan akan terjadi transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di wilayah Kepulauan Riau.

"Informasi yang bisa disampaikan saat ini adalah diduga transaksinya itu terkait dengan kewenangan pemberian izin lokasi untuk rencana reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau tersebut. Maka, kami mendalami informasi itu kepada orang-orang yang diamankan," ujar dia.

Selain mengamankan 6 orang, KPK mengamankan uang sebesar 6.000 dollar Singapura. Uang ini diduga merupakan bagian dari transaksi terkait izin lokasi reklamasi tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Dorong PPID Sajikan Informasi Cepat dan Akurat Cegah Hoaks

Wapres Dorong PPID Sajikan Informasi Cepat dan Akurat Cegah Hoaks

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Pemda Bentuk Komisi Informasi jika Belum Punya

Wapres Ma'ruf Minta Pemda Bentuk Komisi Informasi jika Belum Punya

Nasional
Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra ke Kejaksaan

Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra ke Kejaksaan

Nasional
Jokowi Minta Perencanaan Vaksinasi Selesai dalam Dua Pekan

Jokowi Minta Perencanaan Vaksinasi Selesai dalam Dua Pekan

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Panggil Ahli dari Kementerian PUPR dan BPOM

Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Panggil Ahli dari Kementerian PUPR dan BPOM

Nasional
Pemerintah Diimbau Tetap Tunda Pembukaan Sekolah Walau di Zona Hijau Covid-19

Pemerintah Diimbau Tetap Tunda Pembukaan Sekolah Walau di Zona Hijau Covid-19

Nasional
Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Nasional
Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Nasional
Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Nasional
Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Nasional
Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Nasional
Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Nasional
Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Nasional
Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Nasional
Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X